Yamaha Mio S

Bawaslu Kab Tasik Kantongi Catatan Janggal LPSDK

  Kamis, 10 Januari 2019   Irpan Wahab Muslim
Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Divisi Pencegahan, Humas dan Hubal, Ahmad Aziz Firdaus, Kamis (10/1/2019). (Irpan Wahab Muslim/Ayotasik.com)

TASIKMALAYA, AYOTASIK.COM--Pasca tahapan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) di KPU pada 2 Januari 2019 lalu, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya melakukan pengawasan berupa serangkaian analisa atau pengkajian LPSDK 14 pertai politik peserta Pemilu 2019 termasuk para Caleg dari masing masing parpol.

Proses pemeriksaan dan pencermatan yang dilakukan selama hampir 7 hari, sedikitnya terdapat lima poin penting yang jadi objek perhatian Bawaslu terkait LPSDK.

"Pasca penyampaian LPSDK sebagai kewajiban seluruh peserta pemilu, yakni 14 partai politik dan 2 tim sukses pasangan presiden/wakil presiden, ada lima hal penting yang menjadi objek fokus pemeriksaan," kata Anggota Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Divisi Pencegahan, Humas dan Hubal, Ahmad Aziz Firdaus, Kamis (10/1/2019).

AYO BACA : PNS Dilarang Berpihak dalam Pemilu

Kelima hal itu kata Aziz yaitu, soal ketepatan prosedur, ketepatan waktu, keabsahan dokumen dan data serta proses keterbukaan dan atau trasfaransi. Ukurannya terang Aziz adalah, kepatuhan dari seluruh peserta pemilu yakni 14 partai dan 2 tim sukses capres/cawapres, kemudian formulir sesuai ketentuan KPU, kelengkapan administrasi penyumbang mulai dari identitas, alamat dan nama.

"Selanjutnya adalah dari sisi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, apakah mempublikasikan LPSDK  kepada publik atau tidak. Kemudian ambang batas besaran sumbangan. Dan yang terkahir yang kami kaji adalah kebenaran atau kesesuaian identitas penyumbang," ujar Ahmad.

Hasil dari pengawasan LPSDK mekanisme tersebut, Bawaslu menemukan beberapa persoalan antara lain, adanya ketidaksesuaian bukti penerimaan antara formulir LPSDK-4 dengan LPSDK-2, dari sisi nominal jumlah pada kolom uang, barang dan jasa.

AYO BACA : Jelang Pemilu 2019, DPRD Jabar Gelar Workshop

Yang kedua adalah adanya kesamaan antara pemberi dan penerima sumbangan, dalam hal nama dan tanda tangan. Yang ketiga adalah adanya formulir sumbangan yang tidak ditandatangani caleg parpol yang diserahkan kepada parpol peserta pemilu.

"Hal berikutnya yang menjadi sorotan kami adalah LPSDK yang nihil atau nol rupiah. Ini akan menjadi bidikan ke depan, apakah dengan angka nol rupiah itu berkonsekuensi terhadap tidak adanya aktifitas kampanye atau malah sebaliknya," terang Ahmad.

Poin terakhir adalah, adanya angka sumbangan di LPSDK yang sangat fantastis. Padahal tambah dia, sesuai Pasal 24 dan 34 Peraturan KPU tahun 2018, batas maksimal sumbangan dari caleg adalah Rp2,5 miliar.

"Kami menemukan ada penyumbang dari satu sumber (caleg) di salah satu partai dengan angka nominal hinggga Rp30 miliar. Ini akan ditelusuri. Jika memang benar, maka peserta pemilu yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi pidana pemilu karena nilai sumbangan melebihi ambang batas atau memberikan keterangan palsu," pungkas Ahmad.

AYO BACA : Bawaslu Jabar Minta Panwas Jaga Integritas

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar