Yamaha Mio S

Belum bebas ODF, Pemkab Tasik Ancam Tunda Pencairan Dana Desa

  Kamis, 10 Januari 2019   Irpan Wahab Muslim
Ilustrasi. (pixabay.com)

TASIKMALAYA, AYOTASIK.COM--Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya serius dalam penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tengah masyarakat. Salah satunya dengan mengikis permasalahan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) atau Open Defecation Free (ODF). Dari 351 Desa yang ada di Kabupaten Tasikmalaya, baru 78 Desa yang sudah terbebas dari permasalahan ODF.

Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto menuturukan, permasalahan ODF harus tuntas pada tahun 2019 ini. Agar pembangunan di Kabupaten Tasikmalaya lebih progresif dan inovatif. Artinya pembangunan ke depan tidak berkutat pada mengurusi persoalan Mandi Cuci Kakus (MCK).

“Kami sudah mengintruksikan kepada seluruh Camat dan Kades, persoalan ODF ini harus tuntas bulan Juni mendatang. Jika tidak tentu ada konsekwensi dari kami,“ kata Ade kepada wartawan, Kamis (10/1/2019) siang.

Jika Pemerintah Desa (Pemdes) tidak mempu memenuhi target tersebut, maka pihaknya akan menunda pencairan Dana Desa (DD) yang berasal dari APBD Kabupaten Tasikmalaya. Sedangkan bagi Pemerintah Kacamatan akan diberikan predikat kinerja buruk.

“Ini dilakukan agar Pemerintah Kecamatan dan Pemerintahan Desa bersinergi dalam penuntasan ODF. Karena memang ini tanggung jawab bersama,” tambahnya.

Pemberian sanksi itu, merupakan buntut dari keputusan pemerintah pusat. Jika tahun 2019 mendatang Kabupaten Tasikmalaya tidak terbebas dari ODF 100% maka akan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 20 persen.

“Kita juga pemerintah Kabupaten akan diberikan sanksi oleh pemerintah pusat. Makanya saya meminta kepada semua lapisan pemerintahan untuk mensukseskan program PHBS salah satunya persoalan ODF, “ tandasnya. 

Dihubungi terpisah, Kepala Desa Toblongan Kecamatan Bojongasih Gaos menuturkan, pihaknya terus berupaya menumbuhkan PHBS di masyarakat. Salah satunya dengan tidak melakukan buang air besar di sembarang tempat. Tetapi dilapangan terjadi persoalan karena minimnya sarana prasarana dan kesadaran masyarakat.

“Kita terus berupaya membangun WC umum di setiap RW, kita juga sosialisasi agar setiap rumah mempunyai jamban. Tetapi memang dilapangan kebiasaan itu sulit untuk dirubah. Di pelosok sudah biasa warga buang air besar di pacilingan istilahnya atau di WC yang berada di atas kolam. Tapi kami akan terus berupaya mensukseskan apa yang ditekankan pemerintah daerah,” pungkas Gaos.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar