Yamaha Mio S

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Terima Klarifikasi Partai Berkarya

  Jumat, 11 Januari 2019   Irpan Wahab Muslim
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Djuanda. (Irpan Wahab Muslim/Ayotasik.com)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya sudah menerima klarifikasi dari DPD Partai Berkarya Kabupaten Tasikmalaya terkait kejanggalan yang ditemukan pada Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) yang mencapai Rp30 miliar.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya, Dodi Djuanda menuturkan klarifikasi yang disampaikan yakni pengakuan kesalahan teknis saat memasukan data untuk LPSDK. Sehingga muncul senilai Rp30 miliar.

AYO BACA : Bawaslu Kab Tasik Kantongi Catatan Janggal LPSDK

Selain itu, kata Dodi. Adanya pengakuan kesalahan dari salah satu Calon Anggota Legislatif (Caleg) partai Berkarya saat menyampaikan laoran sumbangan dana kampanye senilai Rp30 miliar. Selanjutnya, hasil klarifikasi akan diberikan kepada KPU.

“Sudah diminta klarifikasi, dan hasilnya mengakui adanya kesalahan input. Untuk sanksinya itu ada di ranah KPU, dan hasil klarifikasi akan disampaikan kepada KPU secepatnya,” kata Dodi yang ditemui diruangannya, Jumat (11/1/2019) sore.

AYO BACA : Jelang Pemilu 2019, Politik Uang Harus Diwaspadai

Sementara itu, Ketua DPD Partai Berkarya, Iwan Kurniawan mengatakan, pihaknya mengakui ada kesalahan input dalam LPSDK. Kekeliruan itu dilakukan oleh staff kesektariatan partai sehingga angka dana kampanye mencapai Rp30 miliar.

Kekeliruan itu tertera pada bukti penerimaan dana kampanye dari Caleg atas nama Jajang Hardiwiyono atas jasa pelayanan atau pekerjaan. Seharusnya, dana sumbangan kampanye itu Rp3 juta.

“Dengan kekeliruan itu jadi tercatat Rp30 miliar dan Rp60 juta itu seharusnya Rp6 juta. Ini murni kesalahan dari pihak kami. Makanya kami datang ke Bawaslu untuk klarifikasi,” kata Iwan.

Dihubungi terpisah, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Jamaludin menuturkan, atas kesalahan yang dilakukan oleh DPD partai Berkarya, tidak ada sanksi yang mengaturnya, baik dalam Undang Undang Pemilu maupun PKPU.

“Tidak itu tidak ada sanksi yang mengaturnya, kalau sudah diklarifikasi nanti tinggal ada pergantiian laporan,” kata Zamzam.

AYO BACA : 8.862 Pemilih Ganda Ditemukan di Kabupaten Tasikmalaya

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar