Yamaha Aerox

Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Kantongi TPS Rawan

  Senin, 15 April 2019   Irpan Wahab Muslim
Kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. (Irpan Wahab/ayotasik).

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM--Tiga hari jelang pelaksanaan Pemilu 2019, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah mengantongi keberadaan TPS rawan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Data itu sebagai dasar dan dapat digunakan untuk memfokuskan pelaksaan pengawasan Bawaslu pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara. 

"Bawaslu mulai menyusun dan menyiapkan rencana serta langkah-langkah taktis dan strategis dalam upaya pencegahan pelanggaran dan kecurangan di TPS yang telah diidentifikasi sejak dini yang digambarkan melalui pemetaan TPS rawan," papar Koordinator Divisi Pencegahan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga pada Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Aziz Firdaus, Senin (15/4/2019).

TPS Rawan itu, kata pria yang akrab disapa Aziz ini, adalah setiap peristiwa yang berpotensi mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS serta berdampak pada hilangnya hak pilih, mempengaruhi pilihan pemilih, dan mempengaruhi hasil pemilihan. 

"Bawaslu menetapkan empat variabel yang digunakan, dengan 10 indikator. Keempat variabel itu adalah, pengguna hak pilih atau hilangnya hak pilih, kampanye, netralitas dan pemungutan suara," papar Aziz. 

Sepuluh indikator yang mengukur tingkat kerawanan TPS yakni adanya pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tambahan (DPTb), daftar pemilih khusus (DPK), TPS dekat rumah sakit, perguruan tinggi dan lembaga pendidikan pondok pesantren. 

Menurutnya, ada indikasi terdapat praktek pemberian uang dan barang yang terjadi pada masa kampanye di lokasi TPS, praktek menghina dengan isu sara di sekitar TPS, petugas KPPS berkampanye untuk peserta pemilu, TPS berada dekat posko/tim kampanye peserta pemilu serta terdapat logistik pemungutan suara yang mengalami keruksakan untuk di TPS.

Berdasarkan pemetaan itu, TPS yang terdapat pemilih DPTb, DPK dan TPS yang dekat dengan lembaga pendidikan baik asrama maupun pondok pesantren, memiliki tingkat kerawanan paling tinggi. 

"TPS yang secara posisi berada dekat dengan posko kemenangan peserta pemilu juga memiliki kerawanan tinggi. Kerawanan bisa berupa manipulasi suara dan netralitas penyelenggara. Di TPS TPS itulah Bawaslu memperketat pengawasan dan berharap adanya pengawasan parisipatif masyarakat," kata Aziz.

Sedangkan untuk indikator terdapat pemilih DPTb, paling tinggi ada di Kecamatan Karangnunggal sebanyak 158 TPS, di Manonjaya 93 TPS  dan 72 TPS di Ciawi. Kemudian indikator adanya pemilih DPK di TPS paling besar di tiga kecamatan yaitu Padakembang 269 TPS, Karangnunggal 150 TPS dan Bantarkalong 72 TPS. 

Selanjutnya indikator TPS dekat dengan lembaga pendidikan, paling tinggi ada di Kecamatan Karangnunggal sebanyak 256 TPS, Cikalong 140 TPS dan Pageurageung 109 TPS.

Sementara untuk TPS yang terdapat adanya praktik pemberian uang pada masa tahapan kampanye, ada di Kecamatan Sukarame, Cisayong dan Singaparna. 

"Terakhir adalah jumlah TPS yang berada di dekat posko/rumah tim kampanye peserta pemilu, yaitu di Kecamatan Mangunreja, Sodonghilir dan Singaparna, " tambah Aziz.

Dengan adanya pemetaan TPS rawan itu, Aziz mengharapkan partisipasi masyarakat untuk segera melaporkan kepada petugas pengawas ditingkat Desa, Kecamatan atau bisa langsung ke Bawaslu.

"Tetapi tentu harus disertai dengan bukti bukti yang kuat, " pungkas Aziz.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar