Yamaha Aerox

Pendopo Tasik dan Aset Dua Wilayah

  Senin, 01 Juli 2019   Irpan Wahab Muslim
Pendopo Kabupaten Tasikmalaya

TAWANG, AYOTASIK.COM--Pendopo Kabupaten Tasikmalaya yang ada di Jln. RAA Wiratanuningrat Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang merupakan salah satu bangunan bersejarah yang ada di Tasikmalaya. 

Pendopo yang dibangun pada zaman kolonial belanda itu dipergunakan sebagai kantor Bupati Tasikmalaya setelah perpindahan Ibukota Kabupaten dari Manonjaya kembali ke Tasikmalaya pada tahun 1901 dimasa pemerintahan R. Tumenggung Prawira Hadiningrat atau Dalem Aria yang menjabat Bupati Tasikmalaya ke XIII. 

Perpindahan ibukota dari Manonjaya ke Tasikmlaya, berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Willem Rooseboom. Sebagai simbol perpindahan, R. Tumenggung Prawira Hadiningrat meletakan batu pertama untuk pembangunan Pendopo yang berjarak 300 meter arah timur dari Masjid Agung Tasikmalaya.

Sejak pembangunannya, dari penelusuran Ayotasik.com, Pendopo mengalami beberapa perbaikan, umumnya perbaikan tersebut dimaksudkan untuk memperkuat serta memperbaiki yang dinyatakan rusak, beberapa bagian yang mengalami perubahan bahan diantaranya pada gedung Pendopo dan Rumah dinas Bupati yakni Lantai, yang awalnya menggunakan bahan tegel warna abu dengan ukuran 20 x 30cm, dengan keramik warna merah ukuran 30x30cm.

Selain perbaikan, juga ada penambahan ruangan ruang tunggu maka di belakang bangunan Pendopo Kabupaten Tasikmalaya dibuat bangunan tambahan. Selain Bangunan Pendopo dan bangunan rumah dinas Bupati, bangunan lainnya adalah bangunan yang saat ini dipergunakan kantor Darma Wanita, rumah dinas sopir dan PKK.

Pendopo sempat jadi polemik dua administrasi

Bupati Tasikmalaya periode 1996-2001 Kol. Inf. H. Suljana Wirata Hadisubrata menginisiasi pembentukan Tim Sukses Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH. Melalui proses panjang, saat dibawah pimpinan Bupati Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, Pembentukan pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagai pemerintahan daerah otonom ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai Pejabat Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung.

Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 itu pula, wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Perda No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah kelurahan menjadi sebanyak 69 kelurahan dan 8 Kecamatan diantaranya Kecamatan Tawang, Kecamatan Cihideung, Kecamatan Cipedes, Kecamatan Indihiang, Kecamatan Kawalu, Kecamatan Cibeureum, Kecamatan Mangkubumi dan Kecamatan Tamansari.

Paska pemekaran itu pula, polemik kepemilikan aset termasuk pendopo menjadi pembahasan yang alot antara Pemkab dan Pemkot Tasikmalaya. Pemkab Tasikmalaya sebagai induk pemerintahan tidak ingin melepas aseyt pendopo. Sementara Pemkot Tasikmalaya bersikukuh menginginkan pendopo mengingat Kabupaten Tasikmalaya sudah memiliki pendopo baru di Jln Bojongkoneng Kecamatan Singaparna seiring perpindahan Ibukota Kabupaten ke Singaparna pada tahun 2010 lalu. 

Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengatakan, polemik aset Kabupaten Tasikmalaya yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya termasuk Pendopo sudah selesai. Pendopo tetap milik Pemkab Tasikmalaya, sedangkan Pemkot Tasikmalaya akan membangun Pendopo pada tahun 2019 ini. 

Ade menambahkan, pendopo merupakan warisan budaya perjalanan Kabupaten Tasikmalaya yang harus dilestarikan. Secara administratif, Pendopo masih dimiliki oleh Pemkab Tasikmalaya sebagai induk dari Kota Tasikmalaya. 

"Namun secara fungsi sosial dan ekonomi dirasakan oleh masyarakat Kota Tasikmalaya," kata Ade kepada wartawan usai pelapasan jemaah haji, Senin (1/7/2019).

Selain pendopo, lanjut Ade, Pemkab Tasikmalaya akan mengoptimalkan keberadaan aset yang ada di Kota Tasikmalaya. Rencana itu sudah dikomunikasikan dengan Pemkot Tasikmalaya, hal ini agar tetap sejalan dengan rencana pembangunan Pemkot Tasikmalaya.

"Harus disesuaikan dengan RTRW dan kebijakan Kota Tasik. Kita ikuti rencana pembangunan Kota Tasik," pungkas Ade.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar