SINGAPARNA, AYOTASIK.COM – Tiga jabatan kepala dinas di Kabupaten Tasikmalaya saat ini kosong. Melihat kondisi itu, DPRD Kabupaten Tasikmalaya pun mendorong agar kekosongan di tiga jabatan kepala dinas di Dinas Sosial, PPKB-P3A, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), dan Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga segera diisi pejabat definitif.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi ST mengatakan, langkah rotasi dan mutasi terhadap 56 pejabat eselon II dan III yang dilaksanakan oleh Bupati pekan lalu dinilai sudah tepat untuk pengisian jabatan yang kosong. Namun akhirnya, masih ada jabatan kepala dinas yang kosong saat ini yang diisi diisi oleh Plt.
“Kita mendorong agar Open bidding sesegera mungkin digelar. Dikhawatirkan kekosongan pejabat definitif di satu dinas akan menurunkan kinerja SKPD itu sendiri. Tidak ada penanggung jawab misalnya dalam pengambilan kebijakan anggaran, sehingga tidak maksimal," kata Ami.
Baca Juga: Inilah 5 Tempat Kuliner Paling Rekomended di Ciamis, yang Pas Buat Rekreasi atau Munggahan
Ami menambahkan, disaat jabatan kepala dinas dipegang oleh Plt, kewenangan terbatas. Artinya tidak leluasa, terlebih jika memegang dua jabatan sekaligus yang berbeda bidang. Hal ini dinilai bisa menggangu konsentrasi kinerja walaupun pelayanan publik tetap berjalan dan bisa dilaksanakan oleh sekretaris atau kepala bidang, seksi dibawahnya.
"Tidak bisa lama oleh Plt karena kewenangan tidak bisa leluasa. Apalagi memegang di dia SKPD sekaligus yang lain. Ada tanggung jawab di dua tempat, kewenangan nya beda," tambah Ami.
Ditempat terpisah, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Saepulloh menambahkan, kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan Dinas Sosial PPKB-P3A sebagai mitra kerja Komisi IV tidak akan maksimal jika diisi oleh Plt.
"Kepada pemerintah daerah khusus Bupati secepatnya untuk melaksanakan rekrutmen pengisian pejabat definitif melalui Open bidding," ujar Asep.
Asep menyebutkan, kekosongan ini akan mengganggu fokus dari Plt, yang juga memegang jabatan dinas, badan atau jabatan lainnya. Apalagi di tahun 2023 itu, program itu mau masuk ke triwulan kedua program dan anggaran.
"Artinya ini harus sudah masuk terhadap eksekusi program-program yang ada di dua dinas yang kosong tersebut. Jelas membutuhkan keputusan strategis yang bisa dikeluarkan oleh pejabat definitif," kata Asep.
