SINGAPARNA, AYOTASIK.COM - Rencananya, APBD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2023 akan terpusat di tiga dinas. Diantaranya, Dinas Kesehatan, PU dan Pendidikan. Anggaran yang terpusat tersebut di luar anggaran untuk belanja pegawai.
Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto mengemukakan, pengambilan kebijakan tersebut karena pihaknya menerima Surat Edaran (SE) dari Direktorat Jenderal (Dirjen) Perimbangan Keuangan. Bahwa sebesar 29,4 persen atau senilai 420 miliar dari DAU yang rutin dialokasikan untuk inftastruktur dan pemulihan ekonomi.
Terkhusus anggaran di Disdik, Bupati Ade memastikan peruntukannya pada dua hal, yakni infrastruktur dan sumber daya pendidikan atau guru dan tenaga kependidikan atau GTK. Mengingat di Kabupaten Tasikmalaya banyak bangunan sekolah yang rusak hingga roboh.
Baca Juga: Ratusan PKL Cihideung Demo, Nilai Mantan Walikota Tasik Pembohong
"Prioritasnya tetap untuk infrastruktur, dan tentunya untuk sumber daya pendidikan. Kita tahu semua bagaimana kondisi bangunan sekolah kita. Saat ini juga kebanyakan para guru yang mengajar di tingkat SD dan sebagian tingkat SMP masih berstatus tenaga honorer," kata Ade Sugianto, Senin 21 November 2022.
Dengan masih banyaknya GTK yang berstatus tenaga honorer, Ade sangat berharap program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dari Pemerintah Pusat menjadi solusi.
"Untuk P3K juga kami sih berharap supaya pemerintah daerah dapat terlibat dalam penilaian. Karena yang tahu kondisi di daerah kan kami, siapa saja yang sudah lama mengabdi lima atau 10 tahun dan siapa saja yang baru," lanjut Ade.
Baca Juga: Pimpinan Pesantren Cipasung KH. Abun Bunyamin Ruhiat Tutup Usia, Isak Tangis Pelayat Tumpah
Ade menilai bahwa keterlibatan Pemerintah Daerah dalam proses penilaian sangat berarti untuk menetapkan prioritas. Sehingga penerimaan P3K tidak menimbulkan kesan kesenjangan.
"Di satu sisi kami menghargai upaya kerja mereka semua. Tapi di sisi lain juga harus mengatasi kesenjangan. Jangan sampai yang lolos P3K itu malah tenaga baru semua," pungkas Ade.
