Dewan Pers: UU KUHP Mengancam Kemerdekaan Pers dan Demokrasi

- Kamis, 8 Desember 2022 | 21:00 WIB
Logo Dewan Pers (www.dewanpers.or.id)
Logo Dewan Pers (www.dewanpers.or.id)

AYOTASIK.COM - Dewan Pers memandang sejumlah pasal pada Undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang baru disahkan dalam sidang paripurna DPR RI, pada Selasa, 6 Desember 2022.

Dewan Pers menyayangkan keputusan DPR RI dan pemerintah terkait UU KUHP karena minim partisipasi dan masukan masyarakat, termasuk komunitas pers.

"Sejumlah pasal dalam UU KUHP tersebut sungguh mengancam kehidupan berdemokrasi di Indonesia," tulis Dewan Pers dalam keterangannya, Kamis, 8 Desember 2022.

Mereka mengatakan bahwa kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi kini menghadapi upaya pembungkaman.

Pers sebagai pilar demokrasi yang bekerja untuk memenuhi hak masyarakat atas informasi yang bermakna akan lumpuh karena berhadapan dengan ancaman kriminalisasi oleh pasal-pasal UU KUHP.

Dalam demokrasi, kemerdekaan pers harus dijaga, salah satunya dengan memastikan tidak adanya kriminalisasi terhadap wartawan.

Perlindungan itu dibutuhkan agar wartawan dapat bebas menjalankan tugasnya dalam mengawasi (social control), melakukan kritik, koreksi, dan memberikan saran-saran terhadap hal- hal yang berkaitan dengan kepentingan umum untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Kemerdekaan pers terbelenggu karena UU KUHP itu dapat menjerat wartawan dan perusahaan pers sebagai pelaku tindak pidana ketika menjalankan tugas jurnalistik

sebagai lembaga independen sebelumnya telah menyusun Daftar Inventaris Masalah (DIM) RKUHP terhadap pasal-pasal krusial yang menjadi ancaman terhadap pers dan wartawan.

Halaman:

Editor: Irpan Wahab Muslim

Tags

Terkini

Harga Minyak dan Beras di Pasar Singaparna Naik

Senin, 30 Januari 2023 | 20:12 WIB

Bus Milik PO Budiman Terbakar, Ini Dugaan Penyebabnya

Sabtu, 28 Januari 2023 | 21:18 WIB
X