Yamaha

Ada Grup LGBT di Tasik, Sejumlah Elemen Berdiskusi dengan Polisi

  Rabu, 10 Oktober 2018   Hengky Sulaksono
KPAID berdiskusi dengan FKUB di Mapolres Tasikmalaya. (Hengky Sulaksono/Ayotasik.com)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kabupaten Tasikmalaya mendatangi Markas Kepolisian Resor Tasikmalaya, Rabu (10/10/2018) siang. Mereka bersama sejumlah lembaga lain mendiskusikan temuan keberadaan grup kelompok lesbian, gay, biseksual dan transeksual alias LGBT dengan aparat.

Sejumlah organisai yang ikut mendiskusikan perkara tersebut bersama KPAID antara lain Forum Kerukunan Umat Beragama, Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

"Kami dari KPAID menemukan beberapa temuan di mana temuan itu berkenaan dengan grup-grup secara vulgar, di mana grup itu diduga adalah kumpulan para gay," kata Ketua KPAID Kabupaten Tasik, Ato Rinanto kepada wartawan.

Dia mengatakan diakusi yang dilakukan merupakan bagian dari langkah deteksi dini dari KPAID dan upaya preventif agar keberadaan kelompok dengan preferensi seksual sesama jenis ini tidak menyebar.

"Kami akan mengambil langkah-langkah preventif di mana langkah-langkah preventif ini kami ambil langsung, kami laporkan kepada kepolisian supaya ini bisa ada upaya deteksi dini untuk menanggulangi supaya ini tidak langsung menyebar," katanya.

Terdapat sedikitnya dua grup yang dilaporkan yakni grup Singaparna Baru yang beranggotakan 1.219 akun dan Ciawi Panembangan dengan anggota 208 orang. Kedua grup tersebut merupakan grup publik di platform media sosial Facebook. Ato menyebut sejumlah aktivitas percakapan para anggota grup menawarkan hubungan sesama jenis.

Ketua FKUB Kabupaten Tasik, Endang Zainal Abidin mengaku prihatin dengan temuan keberadaan kelompok penyuka sesama jenis ini di Kabupaten Tasik. Endang menyebut keberadaan grup ini sebagai laku penyimpangan dan penyakit.

AYO BACA : Kabupaten Garut Bakal Deklarasi Tolak LGBT

"Yang jelas saya merasa prihatin, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa pun yang terjadi itu memang sebagai warga negara Indonesia negara itu harus hadir di mana negara ini harus melindungi, bangsa Indonesia yang harus dilindungi. Artinya apa, bahwa ini merupakan penyimpangan dan ini penyakit," kata Endang.

Dia mengusulkan agar semua pihak, ikut menelusuri asal penyebab kemunculan dan proses penyebaran fenomena LGBT. Dari segi akibat, Endang berkata keberadaan mereka jelas-jelas telah meresahkan masyarakat.

"Kalau akibatnya jelas ini sudah meresahkan masyarakat. Kemudian berikutnya motifnya ini apa? Memang mereka itu betul-betul kehendaknya pribadi atau memang ada yang menggerakkan, di mana Indonesia ini sedang aman, tenteram dan damai. Apalagi di Kabupaten Tasikmalaya tidak terjadi apa-apa," katanya.

Dia menyebut situasi yang berkembang saat ini harus segera dihentikan. Menurutnya, pemerintah dan ulama harus saling bergandengan tangan mewujudkan slogan amar ma'ruf nahi munkar yang berarti ajakan terhadap jalan kebaikan.

"Mungkin ini tugas kita bersama terutama untuk menghentikan ini. Itu, kan, tugasnya pemerintah, amar ma'ruf nahi munkar itu, kan, pemerintah. Slogan para kiyai, para ulama yang menganjurkan, mengajak kepada kebajikan, mengajak kepada kebaikan. Kalau sudah terjadi seperti ini, memang tidak bisa hanya para kiyai, tapi juga umaroh ini harus terlibat," ujar Endang.

Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasik, Ami Fahmi yang ikut mendampingi mengaku kaget dengan temuan KPAID. Dia juga mengatakan bukan tak mungkin suatu saat para legislator dan pemeeintah bakal membuat produk hukum terkait kelompok LGBT di Kabupaten Tasik.

"Nanti kalau dibutuhkan ada payung hukum yang terkait dengan ini, ya, kita akan lakukan itu. Tetapi intinya semua elemen harus bekerja sama. Bukan hanya tugas pemerintah saja, tapi juga pengawasan lingkungan, keluarga. Aparat penegak hukum dan pemerintah bersama sama harus berperan aktif dalam mencegah menularnya penyakit masyarakat seperti ini," kata dia.

AYO BACA : Tolak LGBT. Gabungan Ormas Demo di DPRD Kota Tasik

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar