Yamaha

Komisi I DPRD Ingatkan Eksekutif Soal SOTK

  Jumat, 03 Mei 2019   Irpan Wahab Muslim
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Arip Rachman. (Irpan Wahab/Ayotasik.com)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM—Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengusulkan pihak eksekutif segera merevisi atau mencabut Peraturan Daerah Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Pasalnya, Perda tersebut hingga kini belum diterapkan, padahal harusnya  efektif per tanggal 1 Januari 2019. 

Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Arip Rachman mengatakan, pihaknya meminta kejelasan tentang batas waktu SOTK diterapkan. Karena dalam salah satu pasal dalam Perda SOTK itu tertulis efektif tanggal 1 Januari 2019 lalu. 

"Jika Perda itu bisa dilaksanakan maka tentukan secara jelas waktunya. Jika tidak bisa dilaksanakan, maka ambil sikap yang tegas dan segera usulkan pencabutan Perda," kata Arip kepada wartawan, Jumat (3/5/2019). 

Menurut Arip, Perda SOTK terbilang sudah empat bulan diterbitkan, tetapi tidak diterapkan. Akibatnya, muncul dampak dari tidak efektifnya Perda tersebut yakni roda pemerintahan terganggu dan jika ini dibiarkan maka akan memunculkan sejumlah permasalahan besar ke depan.

"Kita sangat menyayangkan kenapa hal ini bisa terjadi. Jika dibiarkan tanpa kepastian atas implementasi Perda tersebut, maka akan memunculkan masalah baru yang tidak sederhana karena ini seperti bola salju," ujar Arip. 

Arip mencontohkan, sampai saat ini penyerapan anggaran baru sekitar 10 persen akibat sejumlah kepala SKPD ragu-ragu melaksanakan program-program kegiatan berbasis anggaran, karena belum jelas apakah SKPD-nya akan tetap eksis atau hilang karena adanya SOTK itu. 

"Kondisi ini jelas berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus tegas dan segera tentukan sikap. Jangan sampai gara-gara anggaran tidak terserap dan numpuk, kejadian kelam pada tahun 2016 terulang dimana anggaran sekitar Rp 250 milyar ditarik kembali ke pusat," tutur politisi dari PDI Perjuangan ini. 

Menaggapi permasalahan itu, Komisi 1, lanjut Arip, telah melaksanakan rapat kerja dengan Plh Sekda dan DPMDPAKB, BKAD, serta BKD. "Kita menawarkan solusi kepada pihak ekskutif yakni, cabut Perda SOTK agar program-program segera dilaksanakan oleh SKPD sesuai anggaran yang telah ditetapkan. Jika menunggu anggaran perubahan yang diperkirakan efektif pada bulan Agustus mendatang, maka apa jaminan roda pemerintahan berjalan efektif hingga bulan Agustus mendatang," pungkas Arip. 

Sementara itu, Kepala Inspektorat Kabupaten Tasikmalaya Iwan Saputra mengatakan Perubahan struktur organisasi pasti akan dilaksanakan karena sudah amanat Perda. Terkait waktu penerapan, akan berbarengan dengan perubahan anggaran. 

"Proseudurnya akan tetap mengikuti prosodeur perubahan dokumen- dokumen yang diawali dengan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), lalu Prioritas Plapon Anggaran Sementara (PPAS) termasuk menyiapkan SDM yang akan mengisi SOTK yang dilakukan secara komprehensif. Sehingga pada waktunya sekitar bulan Juni nanti SOTK baru sudah berjalan," ujar Iwan kepada Wartawan. 

Ditambahkan Iwan, hingga saat ini pemerintah sedang menyiapkan rencana personil, perubahan anggaran, tentang aset dan yang lain-lainnya, menuju pengimplementasian Perda SOTK. 

"Meski Perda SOTK itu efektif per tanggal 1 Januari 2019, tidak bisa serta merta diimplementasikan. Apalagi pada April kemarin baru selesai pemeriksaan BPK. Apa jadinya jika pada bulan Feruari lalu, SOTK baru sudah diylterapkan," pungkas Iwan.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar