Yamaha Aerox

Duh, Laporan Keuangan Pemkab Tasik Turun Jadi WDP

  Selasa, 11 Juni 2019   Irpan Wahab Muslim
Kantor Bupati Tasikmalaya. (Irpan Wahab/ayotasik)

SINGAPARNA,AYOTASIK.COM--Tiga tahun berturut-turut hingga 2018, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Namun tahun ini, Pemkab Tasikmalaya harus mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) untuk laporan keuangan Tahun Anggaran 2018.

Inspektur Kabupaten Tasikmalaya Iwan Saputra mengatakan, dari laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2018 kabupaten/kota se-Jawa Barat, Pemkab Tasikmalaya meraih Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

“Indikator kita meraih WDP karena ada beberapa hal yang menyangkut tentang penyajian laporan keuangan daerah yang harus dibenahi dan diperbaiki. Di antaranya tentang aset yang masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan dibenahi lagi,” ujar Iwan kepada wartawan,  Selasa (11/6/2019).

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus diteliti dan diperbaiki tentang kesesuaian sistem akuntansi pemerintahan. Selanjutnya, tentang kepatuhan terhadap aturan harus ditingkatkan.

“Memang hal itu yang sudah jelas harus diperbaiki untuk menjadi lebih baik,” terang Iwan.

Selain itu, yang harus menjadi bahan perbaikan adalah pengendalian internal pemerintahan, terutama dalam sistem pengendalian belanja hibah yang harus dibenahi dan diperbaiki dalam hal penyaluran maupun lainnya. 

“Mudah-mudahan tahun berikutnya lebih baik, ada waktu 60 hari untuk memperbaiki itu semua,” ungkap Iwan.

Sementara itu  Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Basuki Rahmat menilai, raihan WDP menunjukkan pengelolaan keuangan di Pemkab Tasikmalaya mengalami penurunan seperti tingkat kerapian dalam tata administrasi dan tata kelola.

Ditambakan, tiga kali WTP yang diraih sebelumnya tidak bisa dipertahankan dan membuat stigma negatif bagi pemkab yang beberapa waktu ini banyak kasus korupsi yang terjadi seperti dalam dana hibah.

“Ini menunjukkan kepatuhan terhadap aturan dalam pengelolaan keuangan tidak dipatuhi,” ucapnya.

Basuki berharap, kedepan harus ada evaluasi terhadap beberapa kekurangan dan perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah harus dievaluasi.

“Kepala daerah harus lebih meningkatkan pengawasannya dalam perencanaannya dan pelaksanaan program,” pungkas Basuki.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar