Yamaha Mio S

Oknum Kades Ditetapkan Jadi Tersangka Korupsi

  Selasa, 25 Juni 2019   Irpan Wahab Muslim
UD (Rompi merah) saat akan memasuki mobil tahanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya. (Irpan Wahab/ayotasik).

MANGUNREJA,AYOTASIK.COM--Kejaksana Negeri Kabupaten Tasikmalaya menetapkan seorang Kepala Desa, UD dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Sukahening, FG dalam kasus korupsi Bantuan Keuangan (Bankeu) tahun 2017. Penetapan keduanya hanya berselang satu minggu. FG ditetapkan status tersangka pada tanggal Selasa (18/6/2019) sedangkan UD pada tanggal, Selasa (25/6/2019). 

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya Sri Tatmala Wahanani menuturkan, penetapan status tersangka terhadap UD dan FG karena terkait kasus tindak pidana korupsi Bantuan Keuangan (Bankeu) Desa untuk peningkatan sarana dan prasarana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2017 lalu senilai Rp. 2,1 Miliar serta penggelapan Pajak BumBantuan Keuangi dan Bangunan (PBB)

Ditambahkan Sri, modus kedua tersangka berbeda-beda. Tersangka FD sebagai TPK mengerjakan proyek Tembok Penahan Tebing (TPT) tidak sesuai antara jumlah anggaran dan mutu atau kualitas pekerjaan. Hal itu diketahui setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim ahli. Selain itu, FG juga memotong Bankeu dari total Rp. 2,1 miliar sebesar 30 persen untuk salah satu anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang mengusulkan Bankeu tersebut. 

"Karena mutu pekerjaan yang tidak sesuai itu negara dirugikan Rp. 472 lebih. Pelanggaran lainnya yakni FG ini bukan warga Kabupaten Tasikmalaya melainkan warga Kota Tasikmalaya, padahal sesuai aturan pekerjaan ditingkat desa TPK nya harus orang setempat, " papar Sri kepada wartawan.

Sementara Kepala Desa UD bermodus, pajak tidak disetorkan kepada kas negara sebesar Rp. 116 juta dan terkait dengan pekerjaan TPT serta pemotongan Bankeu tersebut. Karena perbuatannya itu, UD langsung dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tasikmalaya dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tasikmalaya.

"Untuk tersangka UD sudah kita tahan dan dititipkan di Lapas Tasikmalaya. Sedangkan untuk FG ini, akan kami lakukan pemanggilan pada minggu ini untuk pemeriksaan lanjutan, dimungkinkan juga akan dilakukan penahanan," papar Sri.

Disinggung soal status salah satu anggota DPRD yang mengusulkan Bankeu untuk Desa Sukahening, Sri menegaskan hingga saat ini baru sebatas saksi. Namun tidak menutup kemungkinan dinaikkan statusnya seusai dengan hasil penyidikan lanjutan.

"Nanti kita lihat ya, tentu kalau ada bukti baru dalam proses penyidikan itu apakah memungkinkan status jadi tersangka atau tidak," Ungkap Sri.

Akibat perbuatannya melawan hukum, UD dan FG terancam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Rewpublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar