Yamaha Mio S

Data Kemiskinan Tidak Update, Bantuan di Tasik Kerap Salah Sasaran

  Selasa, 09 Juli 2019   Irpan Wahab Muslim
ilustrasi. (Pixabay)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Persoalan data kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya dipusingkan oleh sejumlah Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tasikmalaya. Pasalnya, tidak updatenya data kemiskinan membuat Kepala Desa hingga Ketua RT dan RW menjadi sasaran kemarahan warga karena salah sasaran dalam penyaluran bantuan.

Ketua DPC Apdesi Kabupaten Tasikmalaya Panji Permana menuturkan, persoalan data kemiskinan yang tidak valid itu membuat pihaknya merencanakan untuk mengklarifikasi persoalan aturan data kemiskinan kepada Kementrian Sosial. Data kemiskinan yang dipakai sebagai acuan penyaluran bantuan, kata Panji, mengacu pada sensus tahun 2011 lalu.

“Maka dilapangan wajar dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, PKH, RTLH dan Jaminan kesehatan selalu menuai persoalan karena salah sasaran. Datanya saja yang dipakai itu tahun 2011,” kata Panji kepada wartawan, Selasa (9/7/2019).

Anehnya lagi, lanjut Panji, pada tahun 2017 lalu pemerintah desa pernah melalukan pendataan penduduk miskin dan hasilnya telah dilaporkan ke Dinas Sosial Kabupaten Tasikmalaya. Namun lagi-lagi, data tersebut tidak dipakai sebagai acuan penyaluran bantuan. Alhasil, pihaknya mempertanyaka fungsi program-program pemutakhiran data penduduk miskin yang selama ini dikerjakan pemerintahan desa.

“Ketika kami konfirmasi kepada dinsos, dalihnya soal aturan. Kita sering mendapati bahwa, yang menerima bantuan misalnya orangnya sudah meninggal atau sudah berkecukupan secara ekonomi, “ papar Panji.

Panji berharap, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto segera mengeluarkan intruksi atau surat edaran termasuk menyiapkan anggaran agar seluruh camat memerintahkan kepala desa melalukan updating data penduduk.

Dihubungi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Ami Fahmi menuturkan, pada akhir tahun 2018 lalu, pihaknya sudah berkonsultasi dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat terkait pemutakhiran data penduduk.

Hasilnya, pemerintah daerah memiliki kesempatan seluas luasnya untuk updating data penduduk sekalipun hanya perubahan lima KK misalnya, tetap harus dilayani demi ketepatan sasaran program-program bantuan kemiskinan seperti BPNT atau PKH.  

"Tahun ini kita dorong kepala daerah, agar mengeluarkan Peraturan Bupati yang ada klausul membolehkan Alokasi Dana Desa (ADD) digunakan untuk operasional updating data fakir miskin. Hal ini untuk menjawab persolan desa yang belum siap melakukan pendataan penduduk akibat tidak mrmiliki biaya operasional, “ pungkas Ami.

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar