Yamaha

Pembahasan KUA-PPAS Kabupaten Tasikmalaya Dinilai Janggal

  Rabu, 07 Agustus 2019   Ananda Muhammad Firdaus
Ketua Fraksi PDI Perjuangan kab Tasikmalaya Demi Hamzah Rahadian. (Istimewa)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Pembahasan KUA PPAS untuk APBD Perubahan 2018 dan APBD Murni 2020 yang telah dilakukan Bupati serta pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya, anggota Badan Anggaran (Banggar) memunculkan polemik di tengah anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Demi Hamzah Rahadian mengatakan, rapat Banggar dengan agenda pembahasan KUA PPAS APBD perubahan maupun APBD murni 2020 belum final, apalagi kesepahaman yang berujung penandantanganan KUA PPAS.

AYO BACA : Posisi Wabup Tasik Segera Terisi

"Seingat saya rapat terakhir Banggar itu tepatnya tanggal 15 Juli lalu, menyepakati untuk pembahasan KUA-PPAS dengan eksekutif. Dan berdasarkan informasi dari Sekertariat DPRD, bahwa rapat ditunda untuk beberapa hari kemudian. Tetapi di hari yang telah ditentukan, ternyata pihak Setwan kembali menginformasikan bahwa ada penundaan dalam jangka waktu tidak terbatas," tutur Demi, Rabu (7/8/2019).

Dengan berbagai penundaan itu, lanjut Demi, rapat pembahasan KUA-PPAS di Banggar belum tuntas. Namun kemudian beredar informasi bahwa KUA-PPAS telah disepakati oleh legislatif dan eksekutif serta telah ditandatangani ketika anggota legislatif (Banggar) melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Yogyakarta. Hal itu pun dipertanyakan Demi yang juga anggota Banggar DPRD Kabupaten Tasikmalaya.

AYO BACA : PDIP Masih Pimpin Perolehan Suara Parlemen

"Pertanyaan saya adalah di Yogyakarta itu kunker apa rapat? Atau Kunker sekaligus Rapat? Jika itu rapat Banggar, saya minta bukti notulen dan absensi pihak eksekutif yang hadir sebagai TAPD," ujar Demi.

Ditambahkan Demi, untuk kejelasan serta keyakinan bahwa terkait urusan strategis yakni KUA-PPAS pemerintah telah melalui proses yang baik dan sesuai koridor. Ia meminta agar Banggar segera melakukan rapat finalisasi pembahasan KUA-PPAS sekaligus kesepakatan dan penandatanganannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Haris Sanjaya menegaskan, rapat Banggar sesungguhnya telah dilakukan sebanyak tiga kali. Rapat pertama yakni  tanggal 15 Juli 2019 yang menghasilkan kesepakatan akan dilakukan rapat lebih lanjut dan faktanya kemudian ada dua kali rapat pembahasan KUA-PPAS di Banggar, yakni tanggal 18 dan 19 Juli 2019 dan semuanya ada notulen serta memenuhi qourum.

Pada rapat ketiga itulah, terang Haris, menghasilkan bahwa subtansi atau pokok pkok pikiran KUA-PPAS itu sudah ada kesepahaman dan kesepakatan dengan TAPD. Tetapi ada beberapa hal yang harus dikomunikasikan dengan bupati sehubungan dengan adanya beberapa catatan penting yang harus masuk ke TAPD.

"Penandatanganan KUA PPAS memang  dilakukan di Jogyakarta saat pelaksanaan kungker. Itukan soal teknis dan waktu saja. Toh substansi kesepakatannya terjadi pada rapat Banggar ketiga," pungkas Haris.

AYO BACA : Dahului Putusan MK, KPU Tasikmalaya Dinilai Cereboh

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar