Yamaha

Baznas Tasik Dorong Peraturan Khusus Zakat Pengusaha

  Kamis, 05 September 2019   Ananda Muhammad Firdaus
Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tasikmalaya mendorong pemerintah menerbitkan payung hukum untuk pengusaha atau pihak ketiga yang mengerjakan proyek pemerintah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah. (Irpan Wahab/Ayotasik.com)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Tasikmalaya mendorong pemerintah menerbitkan payung hukum untuk pengusaha atau pihak ketiga yang mengerjakan proyek pemerintah menyalurkan zakat, infak, dan sedekah.

Regulasi itu, bisa meniru Peraturan Bupati Tasikmalaya nomor 14 tahun 2019 tentang Zakat, Infak dan Sedekah yang dikhususkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Diharapkan Perbup yang dikhususkan untuk pengusaha bisa diterbitkan pada tahun 2019 ini.

AYO BACA : Isi Kekosongan Pejabat, Tasikmalaya Segera Gelar Lelang Jabatan

"Kita mendorong ada Perbup yang berkaitan dengan khusus para pengusaha. Terutama pengusaha yang mempunyai kontrak kerja sama dengan pemerintah," Kepala Baznas Kabupaten Tasikmalaya Acep Tohir Fuad, Kamis (5/9/2019).

Cecep menilai, potensi zakat, infak, dan sedekah dari para pengusaha itu bernilai ratusan hingga miliaran rupiah. Meskipun begitu, pihaknya masih mengkaji potensi yang dihasilkan.

AYO BACA : Puan Maharani: Gotong Royong Perkuat Cinta Tanah Air

"Kita belum hitung tapi potensinya memang sangat besar, kalau untuk ASN itu potensinya Rp1 miliar lebih satu bulan," kata Cecep.

Melalui potensi yang besar di tiga sektor itu, pihaknya juga berkeinginan membuka rumah sakit Baznas. Itu juga sebagai upaya penyaluran zakat dalam bidang kesehatan.

"Kita inginkan itu dan sudah ada rencana. Mudah-mudahan bisa terealisasi secapatnya. Terkait oenyaluran kita salurkan sesuai asnaf yang delapan itu tetapi dibagi dalam berbagai bidang," pungkas Cecep.

AYO BACA : Dua Tahun Lebih Tak Ada Kadinkes Tasik Definitif

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar