Yamaha Mio S

Tak Duduki Ketua Parlemen, PKS Tetap Akan Kritis

  Jumat, 04 Oktober 2019   Republika.co.id
Ketua MPR periode 2019-2024 Bambang Soesatyo (kiri) dan sembilan pimpinan MPR lainnya mengucapkan sumpah jabatan saat pelantikan di ruang rapat Paripurna MPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/10/2019).(ANTARA FOTO/Nova Wahyudi)

JAKARTA, AYOTASIK.COM -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil menyatakan partainya tidak mempersoalkan terpilihnya Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Meskipun dengan begitu, terpilihnya Bamsoet melengkapi dominasi partai koalisi pemerintah menduduki pucuk pimpinan di parlemen. Dia pun menegaskan bahwa sikap PKS dalam lima tahun depan tetap akan kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat.

"Sikap PKS tetap kritis dengan pemerintah. Karena itu kepada partai-partai pemerintah kita juga mengajak untuk bersikap kritis selama untuk kepentingan rakyat banyak," tutur Nasir saat dihubungi melalui telepon, melansir Republika, Jumat (4/10/2019).

Sebab, lanjut Nasir, hanya dengan cara kritis yang konstruktif mampu menyelamatkan pemerintahan, bangsa dan negara ini. Menurutnya, Fraksi PKS juga meminta agar profesionalisme kesekjenan DPR RI dan badan keahlian DPR RI sebagai supporting system wajib ditingkatkan. Bagi Nasir, hal ini penting agar DPR RI lima tahun ke depan tidak menjadi tukang stempel Presiden.

"Tapi saya berkeyakinan bahwa lima tahun ke depan akan dinamis dan berharap tidak ada kekuatan politik di dpr yang menyandera Presiden untuk kepentingan perorangan, kelompok, dan golongan," tutur legislator asal Aceh tersebut.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan PKS tetap akan mengkritisi pemerintahan. PKS tetap mengambil posisi berada di luar koalisi pemerintahan.

"Belum ada keputusan yang baru, keputusannya masih yang lama. Yang lama itu PKS di luar pemerintahan, selama belum ada perubahan itu yang masih berjalan," ujar Hidayat, Jumat (4/10/2019).

Hidayat menjelaskan, sikap PKS sendiri sebenarnya ditentukan rapat Majelis Syuro. Ia menyebut, sebelum 2020, Majelis Syuro PKS akan digelar. Maka itu, hingga saat ini, PKS memutuskan tetap berada di luar koalisi pemerintahan.

Menurut Hidayat, sikap PKS ini adalah sikap paling rasional oleh PKS, sebagai pihak yang tidak menang dalam Pemilu 2019. Lagipula, pemerintah memerlukan mekanisme checks and balances yang optimal dari pihak yang tidak berada di lingkar kekuasaan.

"Kalau kemudian semua ada di kabinet, yang ngawal pemerintahan siapa? Bagaimana kata dunia, Indonesia dipuji demokrasi karena aman tenteram dan damai tapi itu kan perlu ada checks and balances," ujar pria yang kembali terpilih sebagai Wakil Ketua MPR RI itu.

Tanpa checks and balances, lanjut Hidayat, Indonesia akan menghadirkan pemaknaan yang timpang terhadap demokrasi. Ia pun mengklaim, PKS ingin menyelamatkan demokrasi Indonesia.

Dengan sikap oposisi itu, Hidayat pun meminta agar PKS tidak dicurigai dengan berbagai tuduhan. Sikap oposisi pun konstitusional, dan tidak melanggar pancasila. Ia mengaskan, oposisi bagian dari meningkatkan kualitas demokrasi.

"Jangan dicurigai macam macam. Tentu kami tidaka akan asal beda. PKS ingin beroposisi yang konstruktif. Dari dulu sudah oposisi konstruktif, oposisi positif, oposisi loyal dalam artian berpihak kepada bangsa dan negara," ujar dia.

Hidayat pun menambahkan, PKS tidak akan ambil pusing dengan sikap partai lain. Ia menyatakan, PKS akan menghormati sikap politik partai-partai politik lainnya untuk berada di dalam maupun di luar koalisi pemerintahan.

Selain Bamsoet yang terpilih secara aklamasi sebagai ketua MPR RI periode 2019-2024, elite PDI Perjuangan, Puan Maharani didaulat sebagai Ketua DPR RI. Kemudian, La Nyalla Mattalitti yang merupakan pendukung Presiden Joko Widodo juga terpilih sebagai ketua DPD RI.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar