Yamaha Aerox

Diamini Kemenag, Sertifikasi Dai MUI Dikritik

  Selasa, 26 November 2019   Dhika Alam Noor
Logo MUI.

JAKARTA, AYOTASIK.COM -- Sertifikasi dai yang diterapkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan diamini Kementerian Agama dinilai mengancam kebebasan berpendapat dan sarat kepentingan politik.

Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (Lawan Institute) Muhammad Mualimin mempertanyakan sejak kapan MUI punya otoritas menilai pendakwah paham Islam atau tidak, mengingat MUI bukan lembaga negara.

"Selain mengancam perbedaan tafsir dalam agama, sertifikasi dai juga membatasi kebebasan berpendapat," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/11/2019).

Kekhawatiran pemerintah atas maraknya penceramah radikal dan penebar kebencian memang patut dipahami. Namun memberikan sertifikasi untuk dai dan pendakwah tidak tepat.

Sementara tenarnya ustad milenial di sosial media tidak boleh secara serampangan dicap sebagai juru khotbah yang tak paham agama dan berkualitas rendahan.

‘’MUI tak boleh berlagak seperti badan pemerintah. Dan kalau ada ustad populer di sosial media, apa salahnya? Di pesantren atau internet, tidak masalah, sebab orang bicara dilihat dari kualitas yang disampaikannya, bukan media komunikasi," ucap aktivis HMI itu.

Sebelumnya, Ketua MUI Bidang Informasi dan Komunikasi, KH Masduki Baidlowi mengatakan, secara teknis mesti dibedakan antara dai bersertifikat dengan sertifikasi dai. Pasalnya banyak orang salah paham tentang program standarisasi dai.

"Kalau ini (program standardisasi dai) bukan keharusan, ini sebuah pilihan (untuk) dai (agar) bersertifikat," jelasnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar