Yamaha

Pembayaran PBB 2019 di Kabupaten Tasik Sisakan Rp500 Juta

  Kamis, 05 Desember 2019   Irpan Wahab Muslim
Ilustrasi. (Istimewa)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan, dan Penagihan BPKPD Kabupaten Tasikmalaya Jajang Kusnadi mengatakan, PAD pada sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun 2019 di wilayahnya telah mencapai 97%.

Dari target 1.615.786 Surat Pemberitahuan Pajak Terutang  (SPPT) dengan nilai mencapai Rp20 miliar lebih, pihaknya kini sudah mengumpulkan sekitar Rp19,4 miliar atau tinggal menyisakan Rp596 juta sehingga PAD sektor PBB rampung 100%.

Secara umum kesadaran masyarakat untuk membayar PBB sebagai kewajiban dinilai cukup baik. Meski pihaknya tak memungkiri kendala di lapangan, seperti sulitnya penagihan wajib pajak, telatnya pembayaran, hingga macetnya penyetoran akibat mengendap di kolektor atau desa, akan tetapi jumlahnya tidak dominan daripada jumlah wajib pajak.

"Melihat dari tahun-tahun sebelumnya, target yang ditentukan itu alhamdulillah bisa lunas sesuai dengan target APBD. Untuk tahun inipun insyallah lunas seluruhnya hingga akhir Desember," ujar Jajang, Kamis (5/12/2019).

Hingga bulan November, setidaknya sudah 305 desa dari 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya yang melunasi penuh kewajiban membayar PBB. Bagi desa yang belum lunas, BPKPD akan turun langsung guna melihat dan mengindentifikasi permasalahan.

"Dalam satu bulan terakhir ini, nanti ada tim ke desa-desa yang belum lunas. Ini untuk mengidentifikasi mengapa sampai belum lunas. Ada komitmen juga dengan desa perkiraan lunasnya kapan," tambah Undang.

Jajang menjelaskan, dalam upaya pengoptimalan PBB sektor pajak, pihaknya menjalankan sejumlah program seperti pendataan objek dan subjek PBB yang dilakukan oleh konsultan. Mereka memverifikasi kembali mulai dari penertiban SPPT hingga penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Disamping itu, dibuat juga kegiatan penilaian individual yang dilakukan khusus untuk penilaian bangunan-bangunan di luar perumahan. Seperti menilai kembali NJOP bangunan pabrik, SPBU, SPBE, minimarket, toko-toko, objek lainnya agar NJPO bangunan disesuaikan oleh BPKPD.

"Ada juga pendataan objek bangunan. Yakni untuk mendata ulang bangunan-bangunan yang belum masuk ke SPPT. Karena pendataan sudah lama sekali, banyak yang membangun rumah tetapi belum masuk ke SPPT," jelasnya.

Saat ini, pihaknya melaksanakan kegiatan dengan cara swakelola melibatkan kolektor di setiap desa. Mereka bertugas untuk mendata bangunan-bangunan di desanya masing-masing dan kemudian dilaporkan ke BPKPD.

Hasil pendataan oleh pihak ketiga akan dimasukkan ke dalam sistem. Lantas bakal ada penyesuaian SPPT untuk tahun berikutnya. Sejumlah upaya tersebut tiada lain guna memaksimalkan pemasukan PBB ke kas daerah.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar