Yamaha

DOB Tasela Belum Terbentuk, Pemkab Tasik Dianggap Tak Serius

  Kamis, 16 Januari 2020   Irpan Wahab Muslim
Presidium DOB Tasikmalaya Selatan (Tasela) dengan Komisi I DPRD dan Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (16/1/2020). (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Sekretaris Presidium DOB Tasikmalaya Selatan (Tasela) Asep Saepulloh mengatakan, 11 tahun perjuangan pembentukan DOB Tasela hingga saat ini belum menemukan titik terang. Pemerintah terkesan lambat dalam urusan ini dan baru bergerak setelah ada dorongan dari presidium.

"Kita sudah jauh tertinggal dari Garut dan Indramayu, yang notabene usulannya belum lama ini disampaikan, sedangkan kita sudah semenjak 11 tahun yang lalu," ungkap Asep seusai beraudiensi dengan Komisi I DPRD dan Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (16/1/2020).

Persoalan yang kedua, terang anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya ini, adalah keberpihakan pemerintah daerah terkait anggaran untuk menyukseskan terbentuknya DOB Tasela. Pihaknya mendesak, pembentukan DOB Tasela ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah termasuk dari sisi anggaran.

"Sebab pemekaran itu bukan kepentingan politis semata, tetapi jauh lebih penting pelayanan pemerintah terhadap masyarakat," ucap Asep.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tasikmalaya Demi Hamzah Rahadian mengapresiasi dan mendorong pemerintah daerah serius mengawal tindak lanjut dari usulan pembentukan DOB Tasela, yang sejak tahun 2015 tidak ada tindak lanjut.

Dia menganggap, dalam kurun waktu dua tahun terakhir tidak terbaca proses yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap aspirasi masyarakat ini. Setiap langkah yang dilakukan pemerintah, kata Demi, sejatinya harus dilandasi komunikasi dengan legislatif. Termasuk juga kejelasan pembahasan anggaran untuk mengawal terwujudnya DOB tersebut.

"Kami memandang, manajerial belum beres di pemerintah daerah, terkait masalah suksesi DOB Tasela," kata Demi.

Di tempat sama, Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan Ahmad Muksin menyampaikan bahwa sejauh ini pemerintah tetap memperjuangkan pembentukan DOB Tasela sebagaimana usulan yang dilakukan sejak 2013-2015.

"Kita membangun komunikasi dan konsultasi baik ke pemerintah provinsi maupun pusat, hasil evaluasi dari pihak provinsi, mendorong pemerintah daerah untuk melakukan sejumlah penyesuaian, salah satunya, kaitan dengan jumlah penduduk," terang dia.

Disamping itu, katanya, perlu ada penyesuaian administrasi sehubungan adanya perubahan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ke Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai dasar hukum pembentukan DOB.

Sebab, terang Ahmad, data yang ada di Kemendagri dan provinsi masih mengacu kepada data penduduk tahun 2015, maka pemerintah daerah akan melakukan pendataan kembali. Pemerintah daerah, kata Ahmad, mempunyai semangat sama untuk menyukseskan pembentukan DOB Tasela demi masyarakat.

"Kita prihatin, bantuan pemerintah pusat ke Jawa Barat, lebih kecil dibandingkan Jateng dan Jatim, alasannya, di Jawa Barat ini memiliki sedikit wilayah administrasi pemerintah daerah kota/kabupaten.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar