Yamaha

Sejarah Bupati di Priangan yang Diberi Gelar Hingga Ancaman karena Kopi

  Jumat, 14 Februari 2020   Redaksi AyoBandung.Com
ilustrasi kopi. (Ayobandung.com/Kavin Faza)

Setelah menelisik lebih jauh ihwal sejarah tanam paksa kopi di Priangan, ternyata banyak hal yang terungkap. Satu di antaranya adalah pemberian gelar bagi bupati bila berhasil menanam kopi sebanyak mungkin dengan hasil panen yang sangat menguntungkan. Namun, di lain pihak juga ancaman pemecatan bahkan pengasingan bagi yang gagal menanam banyak pohon serta tidak banyak menyetorkan kopi kepada kompeni (VOC).

Kasus pemberian gelar dan pencopotan serta pembuangan bupati dalam sejarah tanam paksa kopi di Priangan dialami oleh beberapa bupati Parakanmuncang. Dengan menelusuri empat buku susunan arsiparis Friederik de Haan, Priangan (1910-1912), saya mendapatkan gambaran untung-rugi yang diterapkan pimpinan Kongsi Dagang Hindia Timur tersebut pada para bupati di Priangan umumnya, khususnya bupati Parakanmuncang.

Namun, sebelum lebih jauh membahas bupati-bupati Parakanmuncang yang terkena ulah tanam paksa kopi, ada baiknya sekilas lintas membahas sejarah perkembangan kabupaten yang berdiri antara tahun 1641 hingga 1813 ini. Menurut sejarahnya, Kabupaten Parakanmuncang adalah kabupaten ketiga yang diresmikan oleh Sultan Agung setelah pemberontakan Dipati Ukur, sementara dua yang lainnya adalah Kabupaten Bandung dan Sukapura, pada 1641. Gelar yang diberikan kepada bupati Parakanmuncang adalah Wiratanubaya, yang digunakan lima bupati secara beruturut-turut.

Daerah yang membentuk kabuten Parakanmuncang pada awalnya adalah Batulayang, Cihaur Mananggel, dan Medang Sasigar. Menurut Rangga Gempol pada 31 Januari 1691, yang termasuk Parakanmuncang adalah Selacau, tanah Ngabehi Cucuk, Manabaya (utara Majalaya sekarang), Kadungora, Kandangwesi (batas bagian barat adalah Cidamar, Cipancong; timur adalah titik pertemuan ke laut; yang paling barat adalah Cimangke; paling timur adalah Pasanggrahan atau Paserangan; utaranya berbatasan dengan Bandung), Sindangkasih, Galunggang atau Galunggung (Singaparna, Cilolohan, Cibadak, Tasikmalaya), Cihaur, Taraju Turun Datar (Taraju), Balubur (Cihaur Mananggel; sebagian di bagian barat Sumedang yaitu Cikaramas, Ciranjang, Rancakalong, Ciherang; sebagian di Tanjungsari, yaitu Cijolang, Cikeruh, Jatiroke, dll.; dan lainnya di timur Karawang yaitu, Baranangsiang, Pakalongan, Karikil, dll), Selagadung. Bila diukur saat ini, betapa luas wilayah yang dicakup kabupaten ini.

Adapun ibu kota Parakanmuncang berada di sekitar Cicalengka. Menurut catatan Pieter Engelhard (1802), letaknya berada di barat laut Cicalengka. Sementara menurut P. de Roo, bekas ibu kota tersebut ditumbuhi pohon-pohon beringin. Pada tempat pertemuan dua sungai yakni Citarik dan Cibodas ada makam bupati-bupati Priangan. Di sekitar Warungpeuteuy (sebelah barat Cicalengka) ditemukan fondasi bangunan tua. Dan ibu kota yang lamanya adalah di Tarikolot Kaler. Karena ibu kota barunya, sesuai perintah H.W. Daendels pada 1810, dipindahkan ke Anawadak di Cilukuk, di timur Tanjungsari saat ini.

Saat kopi diperkenalkan ke Parakanmuncang yang menjadi bupatinya adalah Tumenggung Wiratanubaya IV (1686-1724). Ia yang merupakan anak pertama Tumenggung Wiratanubaya III (w. 1686) atau Wirabaya diangkat sebagai bupati pada 1 Juli 1686, dengan perwalian Patih Parakanmuncang Ngabehi Cucuk. Saat Wiratanubaya IV menjabat, Parakanmuncang bersama dengan Bandung dan Sumedang, berada di bawah pengawasan Pangeran Aria Cirebon (1706-1730), demi pemenuhan barang tambang. Dengan demikian, penyetoran awal hasil panen kopi pertama sekitar 1711-1712 hingga 1730, diserahkan kepada Cirebon untuk nantinya dikirimkan ke Batavia.

Sepeninggal Wiratanubaya IV yang menjadi penerusnya adalah anak bungsunya, Tumenggung Wiratanubaya V (1724-1773) yang diangkat pada 28 Januari 1724. Sebagaimana ayahnya, ia juga masih memerlukan perwalian, yaitu oleh Raden Bradjanagara. Saat menjabat, Parakanmuncang, sejak 1730 hingga 1758 berada di bawah pengawasan langsung dari Batavia, sehingga dengan demikian, setoran wajib kopi pun diserahkan ke Batavia.

Saat pengalihan pengawasan ke Batavia, Parakanmuncang, Bandung dan Sumedang diharuskan untuk memelihara transportasi air melalui Sungai Cimanuk (rute lalu lintas lama Sumedang) atau Citarum; Kabupaten Bandung harus mendirikan gudang kopi di Cikawao; Kabupaten Parakanmuncang harus memanfaatkan Sungai Cigintung. Kesemuanya ditujukan untuk membawa kopi ke Batavia. Selain itu, pengalihan tersebut ada kaitannya dengan upaya mempromosikan Karawang sebagai daerah eksplorasi tambang.

Untuk urusan kopi, pada tahun 1740, Kabupaten Parakanmuncang dibebani setoran sebanyak 818,75 pikul dan yang diserahkannya sebanyak 2.043,5 pikul atau hampir tiga kali lipatnya dan pada 1741 diharuskan menyerahkan 1.016 pikul kopi, dan yang diserahkannya 1.035 pikul. Selanjutnya pada 1745 yang dihasilkannya 771 pikul; 1746 sebanyak 1,022 pikul; 1747 sebanyak 1,441 pikul; 1748 sebanyak 1,5326 pikul; 1749 sebanyak 2,373 pikul; 1750 sebanyak 2,217 pikul; 1751 sebanyak 2,373 pikul; 1752 sebanyak 2,544 pikul; 1753 sebanyak 3,700 pikul; 1754 sebanyak 2,832 pikul; 1755 sebanyak 2,950 pikul. Alhasil, selama masa antara 1740-1755, Parakanmuncang bisa dikatakan menunjukkan hasil panen kopi yang cenderung meningkat tiap tahunnya. Dan ini tentu saja berarti uang komisi atau presentase yang diperoleh Wiratanubaya V terus bertambah.

Namun, antara 1756 hingga 1765 tidak ada data jumlah kopi yang disetorkan atas nama Parakanmuncang. Kecuali pada 4 Februari 1763, karena ada data yang menunjukkan bahwa Parakanmuncang menyetorkan 2,700 pikul kopi. Kekosongan data kopi tersebut dapat dimengerti karena antara 1758-1765, oleh Batavia, Parakanmuncang dan Sumedang dialihkan pengawasannya kepada Cirebon, karena terkait dengan pembayaran kopi. Wabilkhusus, karena menantu Gubernur Jenderal Jacob Mossel, Hasselaer sebagai Residen Cirebon, menginginkan keuntungan lebih dari kopi. Saat itu, kemungkinan besar, kopi yang dihasilkan baik oleh Parakanmuncang dan Sumedang dikirimkan ke Batavia melalui Karangsambung. Namun, pada Mei 1765, Parakanmuncang dan Sumedang kembali lagi di bawah pengawasan Batavia.

Bupati selanjutnya adalah Tumenggung Patrakusuma (1773-1775). Ayahnya adalah bupati Sumedang yang meninggal di daerah Patuakan, Batavia, sehingga dikenal sebagai Dalem Patuakan. Patrakusuma dilantik sebagai bupati Parakanmuncang pada 27 April 1773. Pada masa bupati ini, jumlah produksi kopi yang dihasilkan pada 1773 sebanyak 3,567 pikul. Tetapi data 1774 dan 1775 tidak tercatat produksi kopi dari Parakanmuncang. Kemungkinan besar memang tetap ada yang disetorkan, tetapi tidak tercatat. Meski demikian, bila dibandingkan dengan masa 1740-1755, hasil pada 1773 menunjukkan peningkatan jumlah kopi yang dihasilkan Parakanmuncang.

Pada 19 Juni 1775 yang diangkat menjadi bupati Parakanmuncang adalah Demang Martanagara dan setelah menjabat bupati namanya menjadi Tumenggung Patrakusuma II (1775-1794). Bupati inilah yang mendapatkan gelar baru karena keberhasilannya melaksanakan projek tanam paksa kopi. Pada 1789, karena menyetorkan kopi yang sangat banyak, dia dianugerahi gelar Adipati Surianatakusuma, dengan catatan, tanpa jaminan bahwa gelar tersebut bisa dilanjutkan atau diturunkan kepada penerusnya.

Pada masa ini, Gubernur Jenderal VOC De Klerk berupaya menyelidiki keadaan sistem tanam paksa kopi secara menyeluruh. Hal ini terutama berkaitan dengan ketidaksetujuan pada penerimaan harga kopi dari Sumedang dan Parakanmuncang. Setelah diketahui ternyata banyak yang mengeduk untung di dalamnya, pada 4 Desember 1777 keluar resolusi pembentukan Dewan Luar Biasa bagi pengawasan kopi, yang dijabat Craan dan Radermacher. Pada 1785, Komitir untuk Urusan Pribumi pun mulai secara teratur melakukan pemeriksaan terhadap daerah-daerah yang menjadi wewenangnya. Padahal sebelumnya mereka jarang sekali turun ke lapangan.

Sebelum dan setelah resolusi tersebut, pada periode 1777 dan 1778, Parakanmuncang menyetorkan sebanyak 3,280 pikul dan 3,487 pikul kopi. Dengan kekosongan data antara 1779 hingga 1784, data kopi dari Parakanmuncang baru ada lagi pada 1785 dan 1786 sebanyak 3000 pikul dan 3,200 pikul. Kosong data lagi antara 1787-1790. Ada lagi pada 1791 hingga 1794 yang berturut-turut sebanyak 5,520 pikul, 8,100 pikul, 8,800 pikul, dan 7,064 pikul. Tentu saja, kekosongan-kekosongan tersebut bukan berarti tidak ada produksi kopi. Bahkan sebaliknya, dengan anugerah gelar baru pada 1789, meskipun data kopi 1787-1790 kosong, dapat dipastikan hasilnya besar, sehingga dianggap menyukseskan sistem tanam paksa yang diterapkan VOC.

Setelah Adipati Surianatakusuma, tampuk pimpinan Parakanmuncang jatuh kepada menantunya, Patih Wiranagara. Ia yang diangkat pada 7 Februari 1794 itu kemudian digelari Adipati Surianatakusuma II (1794-1802) pada 14 April 1801. Namun, dari sisi kinerjanya, terutama dalam tanam paksa kopi, ia banyak dikeluhkan pejabat VOC. Pada 27 Desember 1800, kongsi dagang itu menyebutkan Surianatakusuma II dapat dipertahankan tapi harus terus diingatkan karena kondisi budidaya kopi di Parakanmuncang payah dan tidak mengindahkan saran-saran VOC. Kemudian pada 24 Desember 1801, kompeni menilai bupati ini harus diprogram ulang karena kebiasaannya yang salah dan sikapnya yang tidak menurut, khususnya, dalam kaitannya dengan budidaya kopi. Ia bahkan diancam akan dipecat bila tidak memperbaikinya.

Penurunan jumlah produksi kopi memang kentara dari mulai 1794 yang mencapai 7,064 pikul. Sempat naik menjadi 8,315 pada 1795. Namun, pada 1799 atau empat tahun yang lumayan besar, produksi kopi Parakanmuncang menurun drastis menjadi 4,470 pikul pada 1799, 3,606 pikul pada 1800, naik lagi menjadi 4,116 pikul pada 1801. Jadi artinya, pada masa pemerintahan 1799-1801, produksi kopi dari Parakanmuncang terus berkurang dua kali lipatnya, bila dibandingkan pada masa 1794-1795.

Namun, akhirnya, pada 16 April 1802, Komitir untuk Urusan Pribumi mempermasalahkan pengabaian budidaya kopi hingga menyebabkan sang bupati dibuang ke perkampungan di Batavia. Meskipun pada 7 Desember 1802 dia memohon dikeluarkan dari penjara tetapi ditolak, malah dibuang ke Rosengain di Kepulauan Banda, Maluku, pada 20 Desember 1802. Karena sakit, Surianatakusuma II diasingkan ke Kampong-Commandanten di Batavia. Pada 6 Desember 1805 tercatat ia masih ada di Manggadua dan terus diawasi hingga akhirnya meninggal di daerah Krukut. Dengan demikian, namanya diabadikan menjadi Dalem Krukut.

Pada 16 April 1802, Patih Raden Puranagara, saudara ipar bupati Sumedang, diangkat sebagai bupati Parakanmuncang. Gelarnya adalah Tumenggung Wiratanureja (1802-1806). Lagi-lagi karena kopi, seperti pendahulunya, dia dianggap pemalas dan penuh hura-hura, serta tidak mematuhi untuk memperluas kebun kopi serta mencegah kelaparan yang melanda Parakanmuncang. Pada akhir 1802 diketahui hasil panen kopi dari Parakanmuncang sebanyak 3,177 pikul atau turun hampir 1000 pikul dibandingkan dengan 1801. Kemudian berturut-turut antara 1803 dan 1804 dihasilkan sebanyak 3000 pikul atau turun 100-an pikul lebih dan naik lagi tahun 1804 menjadi 4,000 pikul kopi.

Pada 15 Februari 1805, Wiratanureja diputuskan bersalah, sehingga dibuang ke perkampungan di sekitar Batavia. Hingga 1812, katanya, dia masih berada di Batavia. Padahal ini bertolak belakang dengan yang dilakukan pemerintahan kolonial Belanda, karena sejak 1805, para pengawas (overseers) kopi diperbanyak dan pengaruhnya memang signifikan, karena pada 1806 terjadi peningkatan kiriman dan pada 1807 bahkan untuk kali pertama ditanam di Priangan, produksi kopi bisa mencapai lebih dari 100,1000 pikul. Sementara pada 1805 khusus di Parakanmuncang dihasilkan 4,347 pikul.

Bupati Parakanmuncang terakhir adalah anak tertua bupati Sumedang sekaligus menantu bupati Parakanmuncang yang diasingkan, Raden Aria Adiwijaya (1806-1813). Karena berstatus demikian, pada masa ini hasil panen kopi dari Parakanmuncang disatukan dengan dari Sumedang sehingga menghasilkan sebanyak 16,108 pikul (1806) dan 15,578 pikul (1807). Namun, antara 1808-1810 kopi dari Parakanmuncang dipisahkan lagi dari Sumedang, sehingga berturut-turut hasilnya adalah 8,665 pikul, 7,849 pikul, dan 9,686 pikul kopi.

Dan pada akhirnya, tanggal 16 Februari 1813, kabupaten tersebut dihapuskan dan bupatinya diangkat menjadi bupati Limbangan, karena yang menjabat sebelumnya pensiun. Alasan di balik penghapusan ini disebutkan oleh Raffles (1813). Katanya, “Bagi Parakanmuncang, Sukapura, dan Galuh yang situasinya khas perlu digabungkan agar memampukan pemerintah untuk menetapkan batas-batas kabupaten lainnya”. Karena memang seperti yang dilihat dari wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam Kabupaten Parakanmuncang di atas terbilang sangat luas dan tidak tentu batas-batasnya.

Penulis: Atep Kurnia

Catatan Redaksi:

Sebelumnya artikel ini telah ditayang oleh Ayobandung.com pada Ayonetizen dengan judul "Gelar Bupati karena Kopi".

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar