Yamaha

Hati-hati, ASN Foto dengan Cabup-Cawabup Bisa Disanksi

  Rabu, 11 Maret 2020   Irpan Wahab Muslim
Kantor Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM – Pilkada Kabupaten Tasikmalaya tahun ini diprediksi bakal diramaikan dengan kemunculan nama baru. Meskipun begitu, nama-nama lama atau yang sudah terkenal bakal mengisi plot pilkada. Dalam hajat ini, petahana disebut bakal maju disertai dua orang adalah ASN.

Bagi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya, kondisi itu menjadi sebuah sinyal untuk meningkatkan kewaspadaan tentang netralitas ASN. Hal ini berkaca pada Pilgub Jabar 2018, banyak di antara ASN lingkungan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terjerat kasus pelanggaran netralitas.

Komisioner Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi, Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Mochammad Abduh mengatakan, larangan ASN dalam pemilu tertera dalam Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

“Sudah jelas dalam aturannya bahwa PNS dilarang berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. ASN juga tidak diperbolehkan membuat konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya sebagai PNS, harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik,” katanya, Kamis (11/3/2020).

Ditambahkan Abduh, ASN juga dilarang memberikan dukungan secara terbuka terhadap calon. Termasuk dilarang ikut serta kampanye dan menggunakan atribut partai atau PNS. Kemudian dilarang mengerahkan PNS lain dan mengadakan kegiatan yang berpihak kepada calon.

Bagi ASN yang nekat berpihak kepada calon, sanksinya sudah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni bisa kena pidana penjara hingga denda khusus untuk pelanggaran berat seperti ikut kampanye atau aktif kegiatan politik.

“Sedangkan untuk pelanggaran netralitas ASN yang ringan seperti berfoto dengan calon atau memberikan simbol dukungan kemudian di-posting di media sosial seperti Facebook atau Instagram ada sanksi lain, salah satunya admnistrasi,” ucap Abduh.

Hal senada diungkapkan Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda. Ia menegaskan, sanksi untuk ASN yang melanggar misalnya berfoto dengan calon dan mengunggahnya di media sosial, maka pihaknya akan merekomendasikan pelanggaran itu kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Pada umumnya pelanggaran di tataran posting dukungan di media sosial, untuk sanksinya Bawaslu merekomendasikan ke Bawaslu Jabar dan KASN. Intinya sampai saat ini tidak ada yang pelanggaran pidana pemilu berat seperti ikut kampanye atau aktif berpolitik yang pernah terjadi,” ujar Dodi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar