Yamaha

Dampak Penundaan Pilkada, Honor PKD Belum Dicairkan

  Jumat, 03 April 2020   Irpan Wahab Muslim
ilustrasi pilkada. (Ayobandung.com)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Penundaan Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Tasikmalaya berimbas kepada honor Pengawas Kelurahan Desa (PKD) yang sudah dibentuk Bawaslu belum dibayarkan hingga awal April.

Bawaslu sendiri kembali mengusulkan anggaran kepada pemerintah Kabupaten Tasikmalaya karena tahap pertama pencairan dana hibah melalui Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan pemerintahan daerah Rp3,5 miliar sudah habis digunakan untuk berbagai kegiatan.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda mengatakan, anggaran tahap pertama pencairan dana hibah dari Pemkab Tasikmalaya senilai Rp3,5 miliar yang dicairkan Desember 2019 lalu, sudah habis digunakan untuk kegiatan pengawasan dan sosialisasi Bawaslu dalam tahapan pilkada hingga Maret.

"Sisa dana hibah di KAS pemerintah daerah tinggal Rp19 miliar, keseluruhan dana hibah kita dari pemkab Tasik Rp23,2 miliar. Untuk pembayaran honor PKD belum kita bayarkan karena dana hibahnya sudah habis terpakai," ungkap Dodi melalui sambungan telepon, Jumat (3/4/2020).

Dampak ditundanya tahapan pilkada serentak ini, kata Dodi, berimbas kepada distopnya pencairan anggaran dana hibah dari Pemkab Tasikmalaya. Maka, Bawaslu kembali mengusulkan supaya honor PKD bisa dicairkan.

"Karena PKD yang sudah kita bentuk dan lantik, sudah bekerja selama satu bulan Maret ini. Kita usulkan anggaran ke pemerintah daerah bagi 351 PKD se-Kabupaten Tasikmalaya. Honor per orangnya Rp1,1 juta. Kebutuhan anggarannya mencapai Rp386 juta," terang dia.

Sementara untuk honor Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), ungkap Dodi, sudah selesai dibayarkan. Tinggal honor PKD yang belum diberikan, menunggu pencairan anggaran dari pemerintah daerah.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar