Yamaha

Anggaran Makan dan Perjalanan Dinas Pembak Tasik Dipangkas untuk Lawan Covid-19

  Kamis, 09 April 2020   Irpan Wahab Muslim
Kantor Bupati Tasikmalaya. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan DPRD sudah menyiapkan realokasi anggaran untuk penanganan wabah Covid-19 termasuk dengan dampak sosial ekonomi yang dialami masyarakat akibat virus yang awalnya dari Wuhan, Cina, tersebut.

Anggaran yang disiapkan bukan pos atau item khusus, melainkan memangkas beberapa item anggaran yang ada di Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pusat untuk kemudian dilaporkan ke pusat.

Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengungkapkan, pihaknya sudah menerima laporan beberapa item apa saja yang dialihkan anggarannya oleh pemerintah daerah untuk penanganan wabah Covid-19.A

"Yakni anggaran-anggaran yang dianggap tidak prioritas, yang dialihkan untuk penanganan Covid-19 termasuk dampaknya," ungkap Asep, kepada wartawan, Kamis (9/4/2020)

"Sekarang sudah disusun rencana item-item anggaran yang akan diarahkan untuk penanganan Covid-19," kata Asep.

Dari draft laporan eksekutif, kata Asep, item anggaran yang dialihkan seperti perjalanan dinas luar negeri dan luar daerah para pejabat. Untuk nilai keseluruhan anggarannya Rp25 miliar diambil 30% jadi sekitar Rp8 miliaran.

Kemudian, lanjut dia, anggaran makan dan minum (mamin) senilai Rp27 miliar dialihkan 30% untuk penanganan Covid-19 sekitar R6 miliar. Jadi rata-rata pemotongannya 30% oleh pemerintah daerah.

Item lainnya, seperti kegiatan sosial yang sifatnya pengumpulan massa atau audiensi dengan masyarakat, belanja pengadaan barang, pelatihan dan keterampilan, kegiatan sinergitas pemerintah daerah dalam bidang politik dan kegiatan interaksi dengan masyarakat.

"Untuk angkanya kita tidak bisa sampaikan secara menyeluruh, karena dewan sifatnya menerima laporan saja. Adapun soal laporan realokasi anggaran ini sifatnya diskresi bupati," papar Asep.

Sedangkan untuk dampak sosial dan ekonomi akibat Covid-19, pemkab mengalokasikan dari DAK, di luar anggaran kesehatan dan pendidikan.

"Contohnya bisa dari DAK infrastruktur, bisa dialokasikan untuk menangani dampak sosial ekonomi akibat Covid-19," kata dia.

Pada prinsipnya, tambah dia, berapa pun anggaran untuk penanganan Covid-19 tidak dibatasi, bisa diprioritaskan untuk penanganan dan dampaknya.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tasikmalaya Rahayu Jamiat menjelaskan bahwa memang benar di antaranya item-item yang direalokasi untuk penanganan Covid-19 ini sesuai yang disampaikan dewan.

Sebagai penyiap kebijakan teknis, terang Rahayu, BPKPD sudah menyusun dan menyiapkan realokasi anggarannya serta siap menyampaikannya kepada pemerintah pusat atas keputusan dan diketahui bersama pimpinan dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai aturan yang berlaku.

"Kita siapkan sesuai ketentuan instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19 di lingkungan pemerintah daerah (pemda)," kata dia.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar