Yamaha

Saat Mataram Berkuasa, Pamijahan Jadi Wilayah Bebas Pajak

  Sabtu, 25 April 2020   Irpan Wahab Muslim
Tokoh pemuda Pamijahan, Imam Mudofar. (ayotasik/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Sebagai daerah yang berada di wilayah administrasi Sukapura pada waktu itu, Pamijahan adalah bagian dari wilayah kekuasaan Mataram (Islam). Sebuah kerajaan atau pemerintahan memiliki wilayah khusus yang selalu memancarkan aura spiritualitas. Sebuah wilayah bebas pajak yang berfungsi sebagai “Kabuyutan.”

Pusat penyebaran agama Islam di bumi Sukapura pada waktu itu berkembang pesat. Syekh Abdul Muhyi yang memusatkan perguruannya di Pamijahan mampu membawa Islam sebagai agama panutan bagi mayoritas masyarakat di tatar Priangan.

Tidak heran jika kemudian Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Pakubuwono II (1727-1749) waktu itu memerdekakan Pamijahan dengan dijadikan daerah “Perdikan.”

Pamijahan menjadi daerah yang terbebaskan dari berbagai bentuk pajak dan upeti. Keputusan itu diambil sebagai penghargaan Sultan Mataram kepada Syekh Abdul Muhyi yang berhasil membawa Islam pada peradaban tertinggi di bumi Priangan.

"Jadi wilayah yang mempunyai peran sangat penting, makanya diberi keistimewaan. Pengelola wilayahnya sendiri," kata salah satu tokoh pemuda Pamijahan, Imam Mudofar, Sabtu (25/4/2020).

Saat memasuki masa Kolonial, berdasarkan keputusan Sultan Mataram II pada waktu itu, Pemerintah Kolonial Belanda melalui keputusan Residen Priangan, pada tahun 1899, Pamijahan ditetapkan sebagai daerah “Pasidkah.” Sebuah daerah bebas pajak yang dikuasai turun temurun dan bebas memungut pajak, zakat dan upeti lain dari masyarakat di daerahnya.

Pajak itu tidak disetorkan ke Pemerintah Kolonial Belanda, tapi digunakan untuk keperluan daerah itu sendiri.

Namun saat ini, sepertinya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak paham dengan nilai-nilai sejarah dan memutus mata rantai tradisi penghargaan pada daerah yang mereka anggap sebagai kabuyutan itu.

Pamijahan yang menjadi magnet bagi para peziarah dari berbagai wilayah di Nusantara membuat mereka mengambil kebijakan tanpa membaca sejarah terlebih dahulu. Dengan alasan sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah), Pamijahan dijadikan tak ubahnya “sapi perah” yang wajib setor pendapatan setiap tahunnya.

"Itu yang seharusnya dibaca kembali oleh pemerintah, timbal balik atas setoran PAD itu juga masih sangat kurang. Sarana Prasarana belum lengkap dan memadai ," ucap Imam.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar