Yamaha

Prosedur Berbelit, Alasan Jokowi tentang Bansos Tak Cepat Diterima Warga

  Selasa, 19 Mei 2020   Suara.com
Presiden Joko Widodo. (Instagram/@jokowi)

JAKARTA, AYOTASIK.COM -- Para menteri diminta menyelesaikan permasalahan data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan nonDTKS.

Presiden Joko Widodo menyampaikan itu karena menginginkan penyaluran bantuan sosial (bansos) baik itu bansos tunai dan BLT Desa segera diterima masyarakat.

"Ini ada data yang tidak sinkron. Oleh sebab itu, saya minta segera diselesaikan agar masyarakat yang menunggu bantuan ini betul-betul segera bisa mendapatkan," ujar Jokowi dalam Rapat Terbatas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Desa secara virtual, Selasa (19/5/2020).

Tak hanya itu, mantan Wali Kota Solo itu meminta agar penyaluran bansos melibatkan RT, RW dan aparat desa. Sebab Jokowi ingin mekanismenya penyaluran bansos terbuka dan transparan. Sehingga kata Jokowi masyarakat segera menerima bansos tunai dan BLT Desa.

"Saya kira dilibatkan RT RW desa dibuat mekanisme yang lebih terbuka lebih transparan, sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik itu yang namanya BLT desa yang namanya bantuan sosial tunai tunai. Saya kira ini ditunggu masyarakat," ucap dia.

Kepala Negara mengakui prosedur yang berbelit-belit menjadi salah satu kendala  penyaluran bantuan tak langsung diterima masyarakat.

"Kecepatan yang kita inginkan agar bansos itu segera sampai di masyarakat, ternyata memang di lapangan banyak kendala dan problemnya, problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit," kata Jokowi.

Menurutnya yang terpenting saat ini adalah masyarakat cepat menerima bansos dari pemerintah.

"Oleh sebab itu, saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas, sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel. Yang paling penting bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan," katanya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar