Yamaha

Tahapan Pilkada Dilanjut 15 Juni, KPU Kabupaten Tasik Minta Anggaran Ditambah

  Kamis, 28 Mei 2020   Irpan Wahab Muslim
Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Jajang Jamaludin. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Setelah pemerintah pusat memutuskan Pilkada serentak digelar pada 9 Desember 2020, tahapan selanjutnya akan dimulai lagi pada 15 Juni. Usai gaung putusan, KPU Kabupaten Tasikmalaya kemudian langsung melakukan pertemuan dan rapat pimpinan.

Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Jajang Jamaludin mengatakan, selain menentukan waktu dimulainya kembali tahapan dan hari pemungutan suara Pilkada, dalam rapat dengar pendapat yang digelar pusat itu, juga muncul ajuan penambahan anggaran tambahan pilkada serentak di tengah dampak Covid-19.

"Karena jelas dalam pelaksanaannya nanti dilanjutkannya tahapan pilkada akan banyak keluar anggaran tambahan dengan protokol kesehatan yang harus dilaksanakan di tengah wabah Covid-19 ini," terang Jajang, Kamis (28/5/2020)

Menurut Jajang, anggaran yang sudah dialokasikan dari dana hibah pemerintah daerah bagi KPU masih terbilang belum mencukupi. Jika dihitung-hitung dalam rapat pimpinan KPU ini, kebutuhan penambahan anggaran kurang lebih Rp5 miliar.

"Sementara anggaran dari dana hibah  pemerintah daerah kita dapat Rp57,5 miliar ditambah penambahan Rp5 miliar ini sekitar Rp62,5 miliar," terang Jajang.

Pertanyaannya, kata Jajang, apakah pemerintah daerah akan sanggup atau tidak mengucurkan tambahan anggaran untuk pelaksanaan tahapan pilkada yang dilanjutkan di tengah wabah Covid-19 ini.

"Namun, ada opsi baru rencana penambahan anggaran tambahan pelaksanaan tahapan pilkada serentak 2020 di daerah yang melaksanakan se-Indonesia mudah-mudahan bisa ditanggung oleh Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN)," ungkap Jajang.

Jajang menambahkan bahwa munculnya pengajuan penambahan anggaran pilkada serentak bukan dibuat-buat tetapi karena mengantisipasi bahaya wabah Covid-19. Pelaksanaan setiap tahapan dinilai akan berbeda, meskipun tak dipungkiri protokol kesehatan tetap ada di saat pandemi tak ada.

"Seperti pengadaan alat pelindung diri, masker, disinfektan, dan hand sanitizer serta alat kesehatan lainnya untuk menunjang kinerja KPU di lapangan ketika nanti melaksanakan tugas melanjutkan tahapan pilkada, karena tetap harus berinteraksi dengan masyarakat," papar Jajang.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar