Yamaha

Semua Ormas Islam Diklaim Tolak RUU HIP

  Selasa, 16 Juni 2020   Republika.co.id
Ilustrasi patung burung garuda Pancasila. (ist)

JAKARTA, AYOTASIK.COM -- Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) menuai penolakan. Hal ini karena RUU dianggap cacat dan tak sesuai dasar negara Indonesia yang asli.

Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis menyebut, semua ormas Islam telah sepakat bahwa RUU HIP cacat hukum dan cacat interpretasi. Sebab, perspektif dan tafsir RUU tersebut tak sesuai dengan dasar negara Indonesia.  RUU HIP dinilai mempunyai haluan sendiri yang berbeda dengan popok-pokok haluan Pancasila yang asli.

Menurut dia, ada tiga hal pokok yang fatal dari RUU HIP.  Pertama, konsideran dalam RUU HIP tidak memuat TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme. Padahal, kata Kiai Cholil, hal ini merupakan dasar utama dalam membicarakan bagaimana Pancasila menjaga titik persatuan dan menolak kekejaman.

"Tak mungkin akan bicara ideologi Pancasila tanpa berpijak pada sejarah di mana Pancasila pernah dicoba untuk diganti dengan komunisme. Peristiwa itulah yang melahirkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila," kata Kiai Cholil dalam pesan tertulis yang diterima Republika, Senin (15/6/2020).

Kesalahan fatal kedua, kata dia, terdapat pada pasal 7 ayat 2 RUU HIP yang berbunyi, “.... ketuhanan yang berkebudayaan”.  Menurut Kiai Cholil, frase ini sungguh dilematis karena mengganti nilai-nilai ilahiyah dan fundamental keyakinan masyarakat yang transenden dan sakral dengan nilai kebudayaan manusia yang relatif dan profane. "Frase pasal 7 RUU HIP itu berpotensi mengubah negara ini berputar haluan jadi negara sekuler," ungkapnya.

Sedangkan kesalahan fatal ketiga adalah memeras Pancasila menjadi trisila atau ekasila. Bagi Cholil, hal ini bertentangan dengan Pancasila yang seutuhnya dan akan membuat negara ini hanya bertitik tekan pada masalah sosial dan politik, bahkan hanya fokus pada soal gotong royong.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah bersikap atas RUU HIP. Muhammadiyah berpendapat, RUU HIP tidak terlalu urgen dan pembahasannya tidak perlu dilanjutkan ke tahapan berikutnya untuk disahkan menjadi undang-undang.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai, semua pihak sebaiknya fokus menjalankan ajaran Pancasila secara nyata. "Agenda terberat yang sangat penting dan prioritas ialah menjalankan Pancasila secara nyata dalam seluruh aspek kehidupan disertai keteladanan para pejabat negara dan ketaatan warga bangsa," kata Haedar dalam siaran pers, Senin (15/6).

Haedar mengingatkan, peneguhan dan pengamalan Pancasila pada perangkat perundang-undangan yang kontroversial justru menjauhkan diri dari implementasi Pancasila. Apalagi, kata dia, keamanan dan persatuan sangat dibutuhkan dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini. 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar