Raperda Pesantren, Pansus VII DPRD Jaring Aspirasi Pesantren

  Kamis, 18 Juni 2020   Irpan Wahab Muslim

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Menampung masukan dalam peraturan daerah (perda) tentang penyelenggaraan pesantren, Panitia Khusus (Pansus) Raperda VII DPRD Jawa Barat mengunjungi sejumlah pesantren di Tasikmalaya, Kamis (18/6/2020).

Rombongan pansus yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat Oleh Soleh itu, setidaknya menyambangi dua pesantren besar di Kabupaten Tasikmalaya, yakni Pondok Pesantren Cipasung di Kecamatan Singaparna dan Pondok Pesantren Miftahul Huda di Kecamatan Manonjaya.

Di Pondok Pesantren Cipasung, rombongan Pansus VII DPRD Jawa Barat langsung diterima Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung Abun Bunyamin Ruhiyat bersama pengurus pesantren di Aula Kampus Institut Agama Islam Cipasung.

Oleh Soleh mengatakan, pansus diberi waktu satu bulan mendalami raperda penyelenggaraan pesantren. Di antaranya menyempurnakan yang masih kurang dan perlu dilengkapi dalam raperda.

"Termasuk harus mendengar dari seluruh stoke holder terkait raperda pesantren itu. Salah satunya pesantren dan lembaga keagamaan," ujar Oleh seusai pertemuan dengan pimpinan Pesantren Cipasung.

Pihaknya sengaja berkunjung mengumpulkan masukan dari lingkungan pesantren, agar pasal-pasal yang ditetapkan dalam perda nanti sesuai dengan kebutuhan pesantren, lembaga pendidikan, dan lembaga keagamaan.

Diharapkan lewat kegiatan itu, tidak ada pasal yang menyinggung para kiai, ajengan, dan santri, seperti halnya SK Gubernur Jawa Barat kemarin terkait penanganan Covid-19 di Pondok Pesantren.

Dia mengungkapkan, pihaknya terus berkeliling di seluruh Jawa Barat sesuai zonasi atau daerah pemilihan anggota, agar masukan untuk pihaknya dalam membuat perda ini lebih mengakomodir dan berlaku panjang.

"Jadi kita menyerap informasi dari pesantren. Inginnya seperti apa, masukannya seperti apa kita tampung semua," ucap Oleh.

Sementara itu Abun Bunyamin Ruhiyat memberikan masukan pada tim Pansus VII DPRD Jawa Barat di antaranya terkait fasilitas pesantren. Nantinya ada penambahan madrasah untuk bisa dipergunakan para ustaz, kiai, dan santri.

Kedua, menghilangkan pengawasan karena pesantren dinilainya lebih mandiri dan non-formal. Jika ada pengawasan dan nantinya supervisi maka harus menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi segala kebutuhan pondok pesantren.

"Akan tetapi sementara ini perhatian lebih dinilai tidak ada. Akan sangat tidak masuk akal jika diawasi dan disupervisi, tetapi tidak diberikan apa-apa," ujar Abun.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar