Yamaha

UU Pesantren Berpeluang Buka Dinas Baru di Jabar

  Senin, 22 Juni 2020   Adi Ginanjar
ilustrasi siswa pesantren alias santri. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi)

BANDUNG, AYOTASIK.COM -- Undang-undang Pesantren berpeluang terhadap pembukaan dinas baru di Provinsi Jawa Barat guna menopang pengembangan pendidikan di sektor tersebut.

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengatakan disahkannya UU Pesantren membuka kemungkinan adanya penambahan dinas baru di jajaran pemerintah daerah.

"Di Jabar misalnya, pembahasan mengenai Perda Pesantren terus dipacu," katanya, Minggu (21/6/2020).

Pemprov bersama DPRD terus membahas hal tersebut guna membuka dinas baru di Jabar.

"Besok, kami akan diskusi digital dengan sekitar 100 kiai terkait hal ini. Tujuannya agar perda yang dilahirkan bukan hanya menggunakan frame pemerintah, tapi juga pemangku kepentingan lainnya," katanya.

Apabila perda rampung nantinya membuka jalan adanya kemungkinan penambahan SOTK, yakni dinas yang khusus menangani pesantren.

Menurutnya, selama ini pesantren menginduk ke Dinas Pendidikan dan Kanwil Kementerian Agama.

"Kajiannya berkemungkinan dilakukan karena adanya payung hukum sendiri. Ke depan, harapannya dinas ini juga memiliki nomor rekening tersendiri. Selama ini pesantren urusannya kalau tidak bansos ya hibah," paparnya.

Di Jabar saat ini, kata dia, terdapat 10.000 pesantren dengan santri sekitar 500 ribu.

"Ini jumlah yang besar dan banyak. Apabila nanti ke depannya di Jabar sudah ada dinas pasantren, harapannya daerah tingkat dua bisa mengikutinya," ujarnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar