Yamaha

Kawasan Singaparna Tidak Tertata, Pemkab Tasik Dituding Lemah Tegakan Perda

  Sabtu, 27 Juni 2020   Irpan Wahab Muslim
Kawasan Singaparna Tidak Tertata, Pemkab Tasik Dituding Lemah Tegakan Perda

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM – Kecamatan Singaparna, merupakan pusat pemerintahan dan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya. Namun, dalam berbagai bidang terutama penataan wilayah, Kecamatan Singaparna tidak terlalu istimewa, artinya tata kota masih seperti Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

 

Ketua PK KNPI Kecamatan Singaparna Zamzam J Maarif menuturkan, Kecamatan Singaparna justru terlebih kurang tertata dan menjurus semrawut dengan banyaknya bangunan atau tempat yang kurang bermanfaat. Zamzam mencontohkan, Taman Singaparna terkesan kurang manfaat karena sebagai taman, fasilitas didalamnya kurang memadai.

 

“Justru malah sering kali kita lihat itu fungsinya bukan taman, tapi lebih kepada pasar dadakan yang tiap hari dipenuhi oleh pedagang, “ kata Zamzam, Sabtu (27/6/2020).

 

Selain penataan yang kurang maksimal, di wilayah Singaparna juga banyak ditemukan fasilitas umum yang dipakai seenaknya oleh kelompok atau individu. Trotoar yang seharusnya sebagai tempat pejalan kaki justru berubah fungsi menjadi tempat parker motor dan lapak pedagang.

 

“Ini kalau dilihat dalam Perda jelas sangat melanggar. Pertanyaannya, kenapa pemerintah daerah seolah diam. Belum pernah atau jarang kita dengar ada penertiban misalnya, “ ucapnya.

 

Sebagai ibukota kabupaten, lanjut Zamzam, seharusnya, penataan di Kecamatan Singaparna menjadi prioritas. Pelabaran jalan, penambahan ruas jalan, penertiban pkl di fasilitas umum harus menjadi agenda utama pemerintah jika tidak ingin Kecamatan Singaparna disebut sebagai Kecamatan Semrawut.

 

Dihubungi terpisah, Kabid Trantibum Satpol PP – Damkar Kabupaten Tasikmalaya Dindin menuturkan, pihaknya bukan tutup mata atas dugaan pelanggaran Perda nomor 3 tahun 2014 tentang Ketentraman dan Ketertiban umum (Trantibum) di wilayah Singaparna. Penertiban PKL di fasilitas umum misalnya, kata Didin, pihaknya bingung disaat melakukan penertiban, hanya satu atau dua hari fasilitas umum itu kosong tanpa PKL.

 

“Kesananya, PKL datang lagi karena tidak adanya lahan lain untuk mereka berdagang. Ini dilema buat kita, demikian juga dengan trotoar dipakai parker, kita sudah berupaya melakukan penertiban, tapi hanya berlaku satu minggu. Minggu berikutnya ada lagi, ada lagi , “ ucap Dindin.

 

  Tags Terkait

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar