Yamaha

LBH Ansor Soroti Transparansi Penggunaan Anggaran Covid-19

  Senin, 29 Juni 2020   Irpan Wahab Muslim
Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik. (ayotasik/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Transparansi terkait penggunaan anggaran Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya mendapatkan sorotan dari berbagai pihak. Salah satu kelompok yang konsen terhadap trasparansi itu adalah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor.

Ketua LBH Ansor Kabupaten Tasikmalaya Asep Abdul Ropik menuturkan, sampai saat ini, pihaknya baru menerima sebagian penjelasan rinci penggunaan dana penanganan Covid-19 dari SKPD yang sudah menyerap anggaran sebesar Rp50,6 Milyar, dari Total Anggaran Rp63,4 Milyar.

“Sekda, hanya menjelaskan anggaran yang telah diserap oleh tiap-tiap SKPD senilai Rp50 milyar lebih, tapi tidak memaparkan berapa anggaran yang sudah terpakai,” ungkap Asep, Senin (29/6/2020).

Asep menambahkan, anggaran sebesar Rp 63, 4 miliar itu merupakan pos anggaran Bantuan Tidak Terduga  (BTT) yang tiap tahun disediakan pemerintah. Namun dokumen realisasi rincian pencairan penanganan BTT untuk pencegahan dan penanganan covid-19 ini seharusnya bisa dijelaskan secara terbuka oleh pemerintah.

“Jelaskan secara detail pengunaan dari Rp50 milyar lebih bukan hanya menjelaskan sisa anggaran Rp12.802.697.300 yang belum terserap dari Rp63.472.201.000,” kata Asep.

Informasi yang diterima LBH Anshor, kata Asep, anggaran yang diterima tiap SKPD berbeda beda. Seperti Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk menerima Rp5.248. 301.000, RSUD SMC Rp2.715.000.000, BPBD Rp 6.796.926.500, Dinas Sosial PMD P3A Rp 27.653. 815.000, Satpol PP Rp3.851.081.200, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Rp 958.380.000, Dinas Perhubungan Rp2.296.000.000 dan Kesbangpol Rp1.150.000.000.000.

“Sampai hari ini dari Bupati Tasikmalaya dan SKPD terkait, kita belum mendapatkan jawaban dari permintaan dokumen tersebut, baru sebagian SKPD saja yang sudah memberikan jawaban atas permintaan kami,” tegas Asep

Maka dari itu LBH Ansor, lanjut dia, akan melayangkan kembali surat Permohonan Data Rincian Realisasi Pencairan BTT Pencegahan dan Penanganan Covid-19 Pemkab Tasikmalaya, sebagai bagian dari hak publik dan kontrol sosial.

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menuturkan, upaya penanggulangan Covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya hingga saat ini masih berjalan. Anggaran yang disediakan pun masih dipergunakan oleh SKPD terkait dan belum bisa dijadikan laporan.

“Laporannya belum dibuat, karena penanggulangan Covid-19 di kita masih berjalan hingga saat ini. Nanti kalau sudah selesai seluruh kegiatannya atau sudah masuk pada pembahasan APBD perubahan, baru kita laporkan secara terbuka," ucap Ade.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar