Yamaha

WTP, Ajang Tingkatkan Kinerja dan Transparansi Anggaran

  Selasa, 30 Juni 2020   Irpan Wahab Muslim
Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi. (ayotasik/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi mengatakan, predikat WTP yang diterima pemkab Tasikmalaya bukan menjadi segala-galanya. Namun lebih kepada harus dijadikan sebagai peningkatan kinerja dan evaluasi dari apa yang belum sempurna dan sesuai tata aturan, seperti proses eksekusi tender, pajak, kesehatan terutama BPJS, termasuk Bantuan Keuangan (Bankeu) harus tertib transparansi anggaran.

Terlebih lagi, BPK dalam pemberian WTP itu ada rekomendasi dan catatan yang harus dilaksanakan. Rekomendasi dan catatan ini, kata Asep, harus dilaksanakan. Artinya WTP itu sebenarnya untuk lebih meningkatkan lagi pekerjaan semua SKPD.

"Kenapa seolah WTP ini menjadi kebanggaan tersendiri, ini psikologis nya harus dilihat lagi kebelakang. tahun 2018 kita WDP, jadi dari sana ada sedikit apresiasi juga," ungkap Asep, Selasa (30/6/2020).

Akan tetapi, kata Asep, esensinya yang paling penting bahwa, rekomendasi seperti proses eksekusi tender, pajak, kesehatan terutama BPJS, termasuk Bantuan Keuangan (Bankeu) harus tertib transparansi anggaran tersebut harus dilaksanakan secara berkelanjutan.

"Peran DPRD, sebetulnya kenapa kita mendapatkan  WTP, diakhir tahun 2019 kita selalu dengan TAPD rapat untuk mengkritisi serapan anggaran, supaya semua menjadi lebih baik out put dari anggaran 2019," ujar Asep.

Termasuk, lanjut Asep, pihaknya menekankan dalam hal outcome dalam sebuah program atau kebijakan. SKPD,  jangan hanya memikirkan output saja. Harus bernilai menjadi aset yang berkelanjutan. Kegiatan ekonomi berkelanjutan dan berdampak juga terhadap pemberdayaan sumber daya manusia berkelanjutan itu semangatnya.

"Ya kita tidak bisa mengintervensi BPK, kenapa menjadi WTP. Itu menjadi penilaian mereka. Akan tetapi dari sejak awal 2019, ketika peroide dewan baru mengenai serapan anggaran dan out put dari anggaran yang dicanangkan," kata dia.

Asep juga melihat, bahwa didapatkannya WTP bukan berarti pemerintah daerah terbebas dari fraud atau kekeliruan termasuk kecurangan.

"Yang harus dibenahi, pertama adalah kualitas serapan anggaran, maka harus direncanakan dengan baik diawal. Maka prosesnya akan mengikuti proses yang normal sesuai aturan," ungkap Asep.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar