Yamaha

DPRD Kabupaten Tasik Nilai Kebutuhan Perda Sawah Abadi Mendesak

  Rabu, 01 Juli 2020   Irpan Wahab Muslim
Ilustrasi petani membajak sawah. (Sasin Tipchai dari Pixabay )

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM – Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi menuturkan, melihat dari penyusutan lahan persawahan yang dimungkinkan terjadi setiap tahun akibat alih fungsi lahan baik untuk perkebunan maupun perumahan membuat kehadiran Peraturan Daerah (Perda) sangat urgen.

Menurut Politisi Partai Gerindra ini, Perda yang mengatur soal keberadaan lahan penting dibuat mengingat pada tahun 2019 saja, setidaknya telah terjadi penyusutan lahan persawahan hingga mencapai 8,49 persen atau 4.023 hektare dari total 51.399 hektare lahan persawahan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya.

“Kalau melihat penyusutan, Perda itu tentunya sangat dibutuhkan, “ kata Asep melalui sambungan telepon, Rabu (1/7/2020).

Namun, Asep tidak akan gegabah dalam mengambil keputusan pembuatan Perda yang mengatur keberadaan sawah tersebut,. Pihaknya, kata Asep, akan berkordinasi dengan Wakil Ketua DPRD hingga anggota DPRD.

“Termasuk dengan Komisi 2 sebagai mitra dari Dinas Pertanian. Saya kira itu harus segera dilakukan pembahasan, “ ucapnya.

Berdasarkan pada data Dinas Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Tasikmalaya, persawahan paling luas berada di Kecamatan Cigalontang dengan 3.049 hektare, Cikalong 2.475 hektare, dan Cipatujah 2.150 hektare. Sementara dari tahun ke tahun jumlah luas persawahan yang menyusut seluas 4.023 hektare atau 8,49%.

Sementara itu, Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menuturkan, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melalui Dinas terkait akan mencoba mengusukan pembuatan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang keberadaan lahan produktif.

Selama ini, kata Ade, penyusutan area persawahan yang terjadi bisa ditambah dengan pembuatan sawah baru yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah daerah dengan TNI.

“Tapi tahun ini sempat terhenti karena adanya Corona, mudah-mudahan tahun depan pembuatan sawah baru bisa kembali dilakukan dan kita juga akan fikirkan terkait peraturan daerahnya, “ ujar Ade. 
 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar