Yamaha

Pemda Tasik Nilai Kenaikan Tarif BPJS Kesehatan Kebijakan yang Tidak Bijak

  Kamis, 02 Juli 2020   Irpan Wahab Muslim
Beberapa Keluarga Pasien BPJS saat berada di Loket Pembayaran RS SMC Kabupaten Tasikmalaya.

SINGAPARNAAYOTASIK.COM -- Terhitung mulai Rabu (1/7/2020) pemerintah pusat kembali menaikan tarif iuran BPJS kesehatan setelah sebelumnya sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Kenaikan tarif di tengah pandemi Covid-19 itu pun menulai kritikan dari Pemkab Tasikmalaya. Bahkan, Pemkab Tasikmalaya menilai, kebijakan itu tidak bijak.

Kebijakan kenaikan tarif BPJS kesehatan tersebut dikeluarkan pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Kelas yang mengalami kenaikan hanya iuran BPJS kesehatan kelas satu dan kelas dua yang tarifnya naik masing-masing 85,18 persen dan kelas dua naik 96,07 persen. Iuran bpjs mandiri kelas satu naik dari Rp 81 ribu menjadi Rp150 ribu. Sedangkan iuran bpjs kelas dua naik dari Rp51 ribu menjadi Rp100 ribu. Sementara iuran BPJS kelas tiga tidak mengalami kenaikan untuk tahun ini.

Bupati Tasikmalaya Ade Sugianto menganggap kenaikan tarif iuran BPJS kesehatan dirasa kurang bijak.

"Karena masyarakat saat ini pasti masih harus berhadapan dengan dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19," ungkap Ade, Kamis (2/7/2020).

Ditambahkan Ade, pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sudah mengeluarkan anggaran Rp 3 miliar lebih untuk membantu biaya kesehatan warga miskin setiap tahunnya. Anggaran untuk program UPCPK lebih besar daripada untuk pembiayaan bpjs kesehatan.

"Mereka yang tidak tercover dalam bpjs kesehatan, berhak mendapat layanan ini tanpa harus kesulitan mengurusi administrasi. Jadi sudah sejak lama ada Unit Pelayanan Cepat Penanggulangan Kemiskinan (UPCPK) untuk membantu kesehatan masyarakat," ungkap Ade.

Salah satu peserta BPJS Sri Amanah (40) mengaku dengan naiknya tarif iuran BPJS kesehatan masyarakat, apalagi yang terdampak Covid-19, kesulitan ekonomi dan penghasilan menurun hingga kehilangan pekerjaan.

Peserta BPJS Kesehatan lainnya Nana Rukmana (52) mengaku kebijakan kenaikan tarif iuran BPJS kesehatan kurang tepat oleh pemerintah pusat ditengah dampak sosial ekonomi akibat Covid-19.

"Tidak tepat lah, mana belum punya pekerjaan lagi, karena dampak Covid-19 saya kehilangan pekerjaan dikeluarkan oleh perusahaan di Jakarta," tutur Nana.

 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar