Yamaha

KPAID Harapkan Ada Kurikulum Darurat untuk Pendidikan Anak

  Jumat, 17 Juli 2020   Irpan Wahab Muslim

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) menilai, meskipun ditengah pandemi Covid-19, hak anak untuk mendapatkan pembelajaran di sekolah jangan sampai hilang atau berkurang. Makanya, diperlukan formulasi agar hak anak itu tetap bisa diberikan.

Ketua KPAID Kabupaten Tasikmalaya Ato Rinanto menuturkan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten sudah membuat dua metode pembelajaran untuk anak di masa pandemi Covid-19, yakni dengan itu yakni Dalam Jaringan (daring) dan Luar Jaringan (Luring).

Namun, kata Ato, kedua metode itu justru menimbulkan migrasi masalah dari sekolah ke rumah. Artinya, untuk sistem Luring atau belajar dirumah, tidak semua orang tua siap menjadi guru dan partner bagi anak-anak mereka.

"Tidak semua orang tua siap bersama sama dengan anak, apalagi mereka yang terdampak secara ekonomi." kata Ato melalui sambungan telepon, Jumat (17/7/2020).

Sedangkan dalam metode Daring, lanjut Ato, hari ini tidak semua siswa siap menggunakan metode daring dengan berbagai kendala, seperti jaringan internet dan kemampuan memiliki smartphone. Ketidaksiapan ini juga diperkirakan oleh guru.

"Sistem daring itu saya rasa membutuhkan biasa besar. Di Kabupaten Tasikmalaya itu rata-rata guru itu berstatus honorer atau sukwan. Artinya mereka juga akan mengalami kesulitan dalam menerapkan pola belajar daring ini, dan ini luput dari perhatian pemerintah " ujar Ato.

Ato menyarankan, agar hak anak mendapatkan pendidikan dan pembelajaran ditengah pandemi ini tetap berlangsung, pemerintah pusat menyiapkan kurikulum darurat. Artinya, pemerintah bisa mengkalkulasi kapan berakhirnya pandemi ini dan bisa menentukan kapan pembelajaran di sekolah bisa kembali efektif.

"Jadi begini, sebelum adanya ketentuan kapan berakhirnya pandemi, pemerintah menyiapkan kurikulum darurat, agar siswa, orang tua, komite dan lainnya tahu kapan belajar di sekolah kembali efektif. Ada kurikulum yang tentunya tidak menghambat kepada hak anak tadi," ucap Ato.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar