Yamaha

Pandemi, Bawaslu Bakal Optimalkan Pengawasan Pelanggaran Pilkada

  Senin, 20 Juli 2020   Irpan Wahab Muslim
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tasikmalaya berkomitmen bakal tegas dalam setiap penanganan pelanggaran pemilu. Bawaslu juga akan gencar melakukan sosialisasi kepada setiap elemen terlibat untuk selalu menataati aturan yang sudah ada.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin mengatakan, meskipun adanya larangan sosialisasi tatap muka selama masa pandemi Covid-19, pihaknya akan melakukan berbagai cara mencegah terjadinya pelanggaran sebagai langkah preventif yakni dengan membuat alat peraga berupa spanduk, baligo, dan pamflet.

“Jadi kita maksimalkan kinerja kita, meski aturan tidak memperbolehkan adanya sosialisasi tatap muka kita siasati dengan pembuatan baligo, spanduk, dan lainnya," ucap Khoerun Nasichin, Senin (20/7/2020).

Khoerun Nasichin menambahkan, selain melalui alat peraga, pihaknya akan tetap berupaya untuk sosialisasi menemui masyarakat langsung. Salah satunya mendatangi majelis taklim yang memang sudah diperbolehkan digelar saat pandemi.

“Kita lakukan semua dengan tujuan agar upaya pencegahan pelanggaran ini bisa disampaikan langsung kepada masyarakat secara efektif,” kata Khoerun.

Dalam Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang digelar Desember mendatang, Bawaslu menginginkan terciptanya pilkada yang santai dan menyenangkan. Itu bisa tercipta di saat semua pihak yang terlibat baik masyarakat, penyelanggara pemilu, calon bupati, partai politik, dan tim sukses taat terhadap aturan yang ada.

“Ini juga yang harus diperhatikan banyak pihak, calon bupati dan tim kampanye harus terbangun kesadaran politik dan hukum dalam kontestasi pilkada. Jangan mengorbankan masyarakat dalam hal contoh money politic, karena pemberi dan penerima akan terjerat hukum,” tegasnya.

Khoerun juga mengingatkan kepada ASN dan kepala desa dan perangkatnya tidak menyalahgunakan jabatan dan kedudukannya untuk mendukung salah satu calon.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar