Yamaha

Bawaslu Tasik Temukan 2 Pelanggaran Petugas Coklit

  Jumat, 07 Agustus 2020   Irpan Wahab Muslim
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin (kanan). (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin mengatakan, Bawaslu melaksanakan pengawasan proses coklit daftar pemilih sampai ke tingkat kecamatan dan desa.

Dalam pengawasan itu, ditemukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang dalam melaksanakan tugas coklit tidak sesuai aturan.

"Saat kami mengawasi PPDP dalam melaksanakan coklit di lapangan, ada satu temuan dari Panwascam Mangunreja dimana PPDP tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang diamanatkan PKPU Nomor 6 Tahun 2020," kata Khoerun, Jumat (7/8/2020).

Amanat PKPU tersebut menegaskan, proses coklit itu harus langsung datang ke rumah pemilih. Namun yang terjadi di Desa Margajaya justru sebaliknya. Petugas coklit ini malah mengumpulkan KTP dan KK secara kolektif, lalu dibawa pulang ke rumah PPDP.

"Petugas coklit ini menulis data KTP dan KK ke dalam formulir A-1 dan A-2, setelah itu dikasihkan kepada orang yang tercantum dalam formulir A-KWK tersebut. Itu lah yang tidak sesuai dengan amanat yang tertuang dalam PKPU nomor 6 tahun 2020. Sehingga kami menyimpulkan ini masuk kepada pelanggan administrasi," tutur Khoerun.

Menurut Khoerun, kasus itu kini ditangani Panwascam Mangunreja. PPDP tersebut diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan hingga akhir batas waktu coklit 13 Agustus 2020 mendatang.

"Bawaslu telah memberi sanksi administrasi agar PPDP segera memperbaiki data. Formulir A-1 yang tidak ditandatangani oleh pemilik rumah dan si petugas coklit harus dibereskan atau diperbaiki. Termasuk di formulir A-2 harus dicantumkan siapa petugas dan ditandatangani," ujar Khoerun.

Maka, lanjut Khoerun, jika kesempatan untuk perbaikan tersebut tidak diindahkan oleh petugas coklit, maka kasusnya akan meningkat menjadi pelanggaran kode etik dan sanksinya bisa sampai pencopotan atau diberhentikan oleh KPU.

Selain kasus di Kecamatan Mangunreja, Bawaslu juga menemukan adanya PPDP di Desa Rancapaku, Kecamatan Padakembang, masuk dalam dukungan calon perseorangan.

"Petugas coklit ini sudah dimintai keterangan oleh Panwascam Padakembang, dan petugas tersebut menyatakan jika dirinya pendukung bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya dari perseorangan. Kasus ini telah dilakukan penanganan dan untuk tugas coklit selanjutnya dilakukan atau diambil alih oleh PPS Desa Rancapaku," terang Khoerun.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar