Yamaha

Bawaslu Kuatkan Keterampilan dan Pengetahuan Panwascam

  Sabtu, 15 Agustus 2020   Irpan Wahab Muslim

CIHIDEUNG, AYOTASIK.COM -- Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat kerja teknis (rakernis) terkait penanganan pelanggaran pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2020 di Hotel Grand Metro Kota Tasikmalaya, Sabtu (14/8/2020). Kegiatan diikuti oleh Panwascam se-Kabupaten Tasikmayala.

Dalam kegiatan tersebut Bawaslu memaparkan soal hasil uji sampling sebanyak 10% terhadap jumlah keseluruhan proses pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih melalui pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap data DP4 atau daftar pemilih potensial yang dilakukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sejak 15 Juli-13 Agustus 2020.

Dari hasil sampling, ada 19.147 orang pemilih yang tidak memenuhi syarat masih masuk dalam daftar pemilih (DPT), 719 orang pemilih yang tidak ditemukan alamat, kemudian pemilih yang tidak diketahui sebanyak 156, dan masih ada pemilih yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda mengatakan, dalam kegiatan rakernis, Panwascam diberikan penguatan soal pengetahuan dan keterampilan dalam penanganan pelanggaran tahapan pilkada.

“Karena tahapan pilkada Tasik ke depan yang akan kita hadapi adalah kampanye dari peserta pemilu baik simpatisan parpol dan calon. Dalam kampanye tentunya akan banyak ditemukan pelanggaran, temuan bahkan laporan dari masyarakat nantinya,” ungkap Dodi.

Intinya, tambah Dodi, kesiapan anggota Panwascam dalam hal melayani dan menerima laporan yang dibuat dan dilaporkan oleh masyarakat terus dikuatkan sehingga dalam pelaksanaannya bisa berjalan sesuai dengan aturan dan norma yang ada baik peraturan KPU maupun Bawaslu dan perundang-undangan lainnya.

“Agar sesuai aturan, (Panwascam) bisa menentukan melanggar aturan atau pasal berapa, sehingga bisa menangani itu secara tepat,” kata Dodi.

Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Provinsi Jawa Barat Loli Suhenti menjelaskan, penilaian terhadap kinerja Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sampai 10 Agustus 2020, dilihat dari rekapitulasi penanganan pelanggaran di Pilkada secara menyeluruh yang masuk ke Bawaslu Jabar, sebanyak 36 perkara.

“Satu di antaranya adalah perkara dari Kabupaten Tasikmalaya tetapi berkenaan dengan undang-undang lainnya, dalam hal ini menyangkut ketidaknetralan ASN. Karena itulah, ini menjadi bahan evaluasi kami,” papar Loli.

Kemudian, lanjut Loli, dengan temuan pelanggaran ini, bisa ada dua indikator. Pertama bisa jadi kerja pencegahan yang sudah dilakukan Bawaslu di Kabupaten Tasikmalaya sudah optimal. Sehingga membuat orang berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran.

Kedua, terang Loli, bisa jadi menjadi sinyal, bahwa divisi penanganan pelanggaran harus lebih kuat lagi dalam melakukan terobosan supaya orang atau masyarakat mempunyai keberanian untuk melaporkan jika ditemukan pelanggaran.

“Karena dalam penanganan pelanggaran, hanya ada dua sumber nya, pertama temuan dari jajaran pengawas dan kedua laporan dari masyarakat. Kami tentu berharap masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya yang sudah mempunyai hak pilih ikut memantau terhadap peserta yang akan maju di kontestasi Pilkada,” ungkap Loli.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar