Yamaha

Penjelasan Mahasiswa Bisa Dapat Pulsa Rp150 dari Kemenkeu

  Rabu, 02 September 2020   Aini Tartinia
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Ayobandung.com)

JAKARTA, AYOTASIK.COM -- Menteri Keuangan Sri Mulyani menetapkan anggaran pulsa bagi mahasiswa yang terlibat kegiatan belajar secara daring (online). Lewat Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No.394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020, mereka berhak mendapat Rp150 ribu per bulan.

"Kepada mahasiswa yang mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan secara daring yang bersifat insidentil dapat diberikan biaya paket data sesuai kebutuhan paling tinggi sebesar Rp150 ribu per orang per bulan," tulis KMK tersebut yang dikutip yang diterima Ayojakarta, Selasa (1/9/2020).

Mengingat dalam KMK disebutkan bahwa pemberian tunjangan pulsa ialah mahasiswa yang bersekolah kedinasan di bawah naungan kementerian dan lembaga atau masyarakat lain yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Lalu, bagaimana dengan mahasiswa perguruan tinggi (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS)? Apakah mereka bakal mendapatkan tunjangan pulsa Rp150 ribu tersebut?

1. Mahasiswa PTN

Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, mengatakan pemberian tunjangan pulsa juga dapat dinikmati oleh mahasiswa di luar kedinasan kementerian dan lembaga. Asalkan, skema tunjangan tersebut masih sesuai dengan pagu (kementerian).

“Mahasiswa non kedinasan juga bisa dapat. Mahasiswa di bawah PTN, bukan magang ya,” ujar Yustinus kepada Ayojakarta.com, Selasa (1/9/2020).

2. Mahasiswa PTS

Tak hanya itu, mahasiswa dari perguruan tinggi swasta juga dapat tunjangan pulsa, tetapi tak termasuk ke dalam KMK No.394 Tahun 2020 karena hal itu akan masuk dalam skema Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang anggarannya disiapkan Rp7,2 triliun.

“Selain (mahasiswa swasta) sudah dapat yang dari Kemendikbud,” ujarnya.

Oleh karenanya, jika mahasiswa sudah dapat bantuan tunjangan pulsa dari Kemendikbud, maka mereka tidak bakal dapat realokasi anggaran kementerian terkait.

“Salah satu, tidak double, kalau sudah masuk yang skema Kemendikbud ya tak perlu dialokasikan lagi,” kata Yustinus.

Sri Mulyani juga menetapkan paket data dan komunikasi kepada para aparatur sipil negara (ASN) hingga Rp400 ribu per orang per bulan. Adapun sebelumnya paket data bagi ASN berlaku Rp150 ribu per bulan.

Untuk para pejabat setingkat eselon I dan II atau yang setara, mendapatkan besaran paket data dan komunikasi Rp400 ribu per orang per bulan. Sementara itu, pejabat setingkat eselon III atau yang setara ke bawah mendapatkan tunjangan pulsa Rp 200 ribu per orang per bulan.

Biaya paket data dan komunikasi pada diktum pertama tersebut hanya dapat diberikan kepada pegawai yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagian besar membutuhkan komunikasi secara daring (online).

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar