Yamaha

Dualisme Parpol dan Mahar Rawan Terjadi di Tahap Pencalonan Kepala Daerah

  Kamis, 03 September 2020   Irpan Wahab Muslim
Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Azis Firdaus. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah memetakan kerawanan menjelang masuknya tahapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon di Pilkada Tasikmalaya yang akan dimulai Jumat (4/9/2020) besok.

Kerawanan pelanggaran bisa terjadi dari dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, kesesuaian B1 KWK SK DPP dengan yang didaftarkan ke KPU, termasuk dualisme partai politik dalam mengusung calon.

Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Ahmad Azis Firdaus menjelaskan, Bawaslu sudah memetakan titik kerawanan pelanggaran pada tahapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon di Pilkada Tasik.

Menurut Azis, titik kerawanan pelanggaran pada tahapan penerimaan pendaftaran bakal pasangan calon yang jadwalnya sudah ditentukan KPU tanggal 4-6 September yang sudah dipetakan seperti pendaftaran dilakukan di akhir waktu pendaftaran.

Kemudian, lanjut Azis, berkas pencalonan dan syarat calon tidak lengkap, tidak transparan dan akuntabel dalam verifikasi syarat, dokumen pencalonan dan dokumen syarat calon tidak sah.

Adanya keterlambatan atau tidak dilaksanakannya putusan pengadilan atau keputusan pengawas pemilu terkait sengketa pencalonan, parpol mendaftarkan pasangan calon lebih dari satu pasangan calon atau dukungan ganda.

Termasuk, kata Azis, adanya perbedaan pemahaman peraturan perundang-undangan antara penyelenggara pemilu, dualisme kepengurusan partai, mahar politik, pelaksanaan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat.

"Pelanggaran yang rawan terjadi biasanya terjadi di menit terakhir waktu pendaftaran calon dan dari sisi dokumen syarat pencalonan dan syarat calon, soal kesesuaian B1-KWK SK yang dikeluarkan DPP dan dengan yang didaftarkan ke KPU," ungkap Azis, Kamis (3/9/2020).

Termasuk, tambah Azis, dari yang paling sederhana kaitan syarat calon seperti SKCK dari kepolisian yang mengeluarkannya. Jadi harus sesuai domisili KTP termasuk tempat mencalonkannya, harus dari Polres setempat.

"Dualisme kepengurusan parpol dan mahar politik jelang pendaftaran calon juga kita cermati, ketika ada laporan Bawaslu akan tindak lanjuti. Sampai hari ini belum ada laporan. Kita petakan untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran," tambah Azis.

 

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar