Yamaha

Begini Syarat agar Dapatkan Relaksasi 99% BPJamsostek

  Kamis, 10 September 2020   Aini Tartinia
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. (istimewa)

JAKARTA, AYOTASIK.COM -- Pemerintah resmi menyosialisasikan Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non-alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019, Rabu (9/9/2020).

Aturan itu merelaksasi kewajiban pemberi kerja dalam pembayaran iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Iuran Jaminan Kematian (JKM), dan Iuran Jaminan Pensiun (JP). Relaksasi penundaan iuran tersebut berlaku mulai Agustus 2020 hingga Januari 2021.

Skema relaksasi yang diberikan pemerintah yakni adanya potongan iuran sebesar 99% kepada iuran JKK, iuran JKM, dan iuran JP. Dengan begitu, peserta hanya membayarkan iuran sebesar 1% di masing-masing program jaminan tersebut.

Nah, berikut ini syarat untuk memanfatkan fasilitas relaksasi istimewa tersebut:

Pertama, bagi kalian yang merupakan peserta aktif dan terdaftar dalam program JKK dan JKM perlu melunasi lebih dulu tagihan hingga Juli 2020, ya.

Kedua, bagi peserta baru perlu membayar iuran selama dua bulan pertama secara penuh sebelum bisa menikmati relaksasi tersebut. Kepada peserta JP yang ingin menikmati relaksasi perlu melunasi iuran hingga Juli 2020 dan kemudian mengajukan permohonan kepada BPJamsostek.

Ketiga, khusus bagi penyedia jasa konstruksi yang telah menjadi peserta, kalian cukup bayar 1% dari sisa tagihan iuran. Peserta baru harus membayar 50,5% dari penetapan iuran. Relaksasi iuran itu diberlakukan dengan membagi klasifikasi usaha, pada perusahaan mikro dan kecil perlu untuk mengajukan ke BPJamsostek dan akan langsung disetujui.

Keempat, untuk perusahaan besar dan menengah, perlu melampirkan data penurunan omzet lebih dari 30%. Relaksasi juga diberikan dalam bentuk waktu jatuh tempo pembayaran iuran yang semula jatuh pada tanggal 15 menjadi tanggal 30 di bulan berikutnya.

Pun demikian dengan denda keterlambatan membayar iuran yang semula 2% melalui Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2020 hanya 0,5%.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam sambutannya di acara sosialisasi Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2020 menyebutkan meski diberlakukan keringanan pembayaran iuran dan penundaan, manfaat yang diterima oleh peserta bakal tetap berlaku sama seperti sebelumnya.

"Dengan penyesuaian ini, hak peserta untuk memperoleh manfaat jaminan sosial tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yang direlaksasi itu iurannya, manfaatnya tidak direlaksasi," ujarnya dalam siaran pers, Rabu (9/9/2020).

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar