Yamaha

Batas Dana Kampanye Paslon Capai Rp 38,5 miliar

  Sabtu, 26 September 2020   Irpan Wahab Muslim
Pilkada Serentak 2020 (Ayobandung)

SINGAPARNA,AYOTASIK.COM -- Empat pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya yang bakal bertarung dalam kontestasi Pilkada Tasikmalaya mulai melaporkan sejumlah dana kampanye yang bakal dipergunakan mereka kepada KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Data ini lantas diinput secara online untuk kemudian diketahui oleh publik. Penyampaian dana kampanye ini hanya dilakukan pada Jumat 25 Oktober 2020, atau selang sehari menjelang pelaksanaan kampanye Pilkada pada 26 Oktober hingga 5 Desember 2020.

Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Hukum dan Pengawasan, Fahrudin mengatakan, seluruh pasangan calon wajib untuk melampirkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) kepada KPU. Hal ini sebagai transpransi gambaran awal dana kampanye yang dipergunakan. Dana kampanye ini terpantau dari Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) yang dibuat pasangan calon.

"Saat ini baru laporan awal dulu, terkait pembukaan rekening dana kampanye pasangan calon. Direkening bank ini ada nama khusus, yakni RKDK pasangan calon," jelas Fahrudin melalui sambungan telepon, Sabtu (26/9/2020)

Dalam pelaksanannya, kata Fahrudin, dana kampanye yang dipergunakan ada batasan maksimal pengeluaran yakni tidak boleh dari Rp 38.467.406.000 atau sekitar Rp 38,5 Miliar per pasangan calon. Sehingga jika ada kelebihan dari dana maksimal, maka kelebihannya harus dimasukan ke Kas Negara.

Hal itu pun atas dasar hasil rapat kordinasi KPU bersama pihak pasangan calon dan stoke holder, membahas dana maksimal dana kampanye yang ditetapkan dalam SK KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Dana ini pun harus jelas dan detail dari mana sumbernya. Dimana bila dana tersebut datang dari perseorangan, maka dana sumbangan kampanye ini dibatasi sebesar Rp 75.000.000.

Begitu pun jika dari perusahaan atau badan usaha, nilai sumbangan dana kampanye ini dibatasi maksimal Rp 750.000.000. Dengan catatan, dilampirkan pula KTP dan NPWP penyumbang yang datang dari perseorangan.

"Ada batas maksimal penyumbang dana kampanye. Baik dari perseorangan atau kelompok. Dan ini harus dicatat data dirinya. Tidak bisa hanya menyebutkan Hamba Alloh untuk penyumbang dana kampanye," papar Fahrudin.

Tahapannya, dikatakan Fahrudin, ada tiga tahapan pelaporan. Dimana saat ini baru Laporan Awal Dana Kampanye (LAAK), lantas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dan terakhir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran (LPS). Semua dilaporkan ke KPU sesuai tahapan dan jadwal yang sudah ditentukan.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar