Yamaha

Pokja Pencegahan Covid-19 di Pilkada Dibentuk

  Rabu, 30 September 2020   Irpan Wahab Muslim
Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya menggelar rapat koordinasi pembentukan kelompok kerja (Pokja) pencegahan Covid-19 pada pemilihan bupati/wakil bupati Tasikmalaya tahun 2020 di Kantor Bawaslu, Rabu (30/9/2020).

Pembentukan Pokja sebagai tindak lanjut surat edaran (SE) Bawaslu RI Nomor 0577/K tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Covid-19 dalam setiap tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Dalam Pokja pencegahan Covid-19 di Pilkada serentak 2020 ini, masuk di dalamnya Tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Tasikmalaya, Bawaslu, KPU, TNI/Polri dan Satpol-PP termasuk unsur lainnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Dodi Juanda mengatakan, maksud dan tujuan surat edaran ini adalah sebagai petunjuk pelaksanaan penanganan pelanggaran bagi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Termasuk, kata Dodi, jajarannya dalam pelaksanaan tugas dan wewenang penanganan pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati/wakil bupati serta walikota dan wakil walikota tahun 2020 di massa pandemi Covid-19.

Menurut Dodi, dalam rapat koordinasi ini dibahas pembentukan susunan dan unsur Pokja yang masuk termasuk wilayah kewenangan kerjanya terhadap pelanggaran protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada.

"Dibentuknya Pokja ini, supaya protokol kesehatan dilaksanakan dan dilakukan wajib oleh pasangan calon yang melaksanakan tahapan kampanye. Ada sanksinya terkait dengan pelanggaran tersebut," ungkap Dodi seusai kegiatan.

Adapun fungsi Pokja ini, jelas Dodi, dalam penanganan pelanggaran protokol kesehatan di Pilkada Tasikmalaya misalnya dalam tahapan kampanye ada pasangan calon melanggar akan diberikan peringatan secara tertulis termasuk sanksi administrasi sesuai PKPU.

"Jadi fungsinya supaya pasangan calon harus mematuhi protokol kesehatan dalam setiap gerak langkah dia dalam rangka bertemu kampanye dengan masyarakat," ujar Dodi.

Ketika ada peringatan tertulis, terang Dodi, tidak diindahkan oleh calon makan selanjutnya akan diproses dengan Undang-undang atau PKPU yang diatur oleh KPU untuk memberikan sanksi administrasinya.

"Kami memberikan peringatan tertulis, ketika tidak diindahkan maka akan dilimpahkan kepada KPU agar ada sanksi administrasi," tambah Dodi.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar