Yamaha

Dugaan Pelanggaran Pilkada Tasik Rata-rata Pelakunya ASN

  Senin, 14 Desember 2020   Irpan Wahab Muslim
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sudah menerima setidaknya 13 laporan terkait dugaan pelanggaran selama Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten Tasikmalaya. Dari jumlah itu, 2 di antaranya sudah naik ke Sentra Gakkumdu 2.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin mengungkapkan, 13 dugaan pelanggaran yang teregistrasi di Bawaslu, 11 di antaranya merupakan dugaan pelanggaran hasil temuan Bawaslu.

"Penanganan pelanggarannya ada melalui pengawasan langsung dan melalui informasi awal, kemudian ditelusuri dan memenuhi bukti, dan bisa diregistrasi sebagai dugaan pelanggaran," papar Khoerun, Senin (14/12/2020).

Jika penanganan pelanggaran yang masuk memenuhi unsur formil dan materil tindak pidana pemilu, maka Bawaslu akan membawanya ke sentra Gakkumdu tahap satu bersama Bawaslu, KPU, kejaksaan, dan kepolisian.

"Jadi penyidik kepolisian dan penuntut dari kejaksaan untuk sama-sama dibahas," papar Khoerun.

Khoerun melanjutkan, 13 dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu, di antaranya seperti pelanggaran kode etik ASN yang kasusnya sudah sampai ke KASN. "Dan ASN yang bersangkutan sudah diberikan teguran, " ucap Khoerun.

Kemudian, lanjut Khoerun, pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Kemudian pelanggaran kode etik ASN di lingkungan Kecamatan Pagerageung, dan tidak terbukti penerusan surat oleh Bawaslu ke KASN.

Selanjutnya, terang Khoerun, pelanggaran kode etik ASN di Setda Kabupaten Tasikmalaya dan diteruskan oleh Bawaslu ke KASN. Kemudian pelanggaran pasangan calon kepala daerah yang berkampanye di luar jadwal melalui salah satu media di Tasikmalaya, dan sudah disampaikan ke dewan pers.

Dugaan perusakan APK, jelas Khoerun, yang terjadi di Singaparna dan Salopa, dihentikan di sentra Gakkumdu satu karena tidak memenuhi unsur. Laporan dugaan netralitas ASN yaitu Camat Jatiwaras dan sudah naik ke tahap penyidikan ke kepolisian.

Terus dugaan tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh kepala desa Cikuya Culamega, dihentikan prosesnya karena di Sentra Gakkumdu tahap satu, tidak ditemukan alat bukti yang cukup.

"Kemudian ada juga dugaan tindak pidana pemilu oleh Kepala Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu, sudah ditindaklanjuti lewat Sentra Gakkumdu tahap satu dan dua. Dan kami Bawaslu akan melaporkan ke penyidik kepolisian Polres Tasikmalaya, karena unsur syarat materil dan formilnya terpenuhi," jelas Khoerun.

Kemudian, tambah Khoerun, laporan dugaan politik uang yang dilaporkan oleh pelapor warga Kecamatan Jamanis yang diduga dilakukan oleh salah satu tim pemenangan calon, dihentikan di Sentra Gakkumdu tahap dua karena tidak memenuhi cukup bukti.

Selanjutnya, jelas Khoerun, pelanggaran dugaan yang dilakukan oleh ASN, yaitu dilingkungan pemerintah daerah atau kepala Satpol-PP, sudah memenuhi syarat formil dan materil di Sentra Gakkumdu tahap satu dan memenuhi tahap klarifikasi.

"Jadi dari sekian banyak dugaan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu, pada umumnya dilakukan oleh ASN seperti camat dan kepala desa, ada laporan masyarakat, penyelenggara ada dua dan media satu yang menayangkan iklan calon," papar Khoerun.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar