Yamaha

Dinilai Penuh Kejanggalan, Tim Pemenangan WANI Minta Rekap Dihentikan

  Senin, 14 Desember 2020   Irpan Wahab Muslim
Sejumlah pendukung pasangan calon nomor urut 4 Iwan Saputra - Iip Miftahul Paoz saat mendemo KPU. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Juru Bicara Tim Pemenangan pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya nomor urut 4 Iwan Saputra - Iip Miftahul Paoz atau WANI, Iim Imanullah meminta agar tahapan penghitungan suara atau pleno KPU dihentikan sementara.

Iim meminta kepada KPU dan Bawaslu, tahapan pleno terbuka rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kabupaten yang akan dilaksanakan, Selasa (15/12/2020) besok dihentikan sementara, demi keadilan bagi pasangan Iwan-Iip rasakan.

"Atas nama masyarakat yang rindu dengan keadilan, dan demokrasi di Kabupaten Tasikmalaya berjalan dengan baik sesuai harapan, kami menuntut KPU dan Bawaslu untuk menghentikan proses tahapan pleno tingkat kabupaten," tegas Iim.

Permintaan itu, lanjut Iim, hingga Bawaslu menindaklanjuti laporan-laporan dugaan kecurangan terutama oleh Paslon nomor urut dua atau petahana yang sudah dilaporkan oleh Bawaslu oleh tim pemenangan.

"Yang paling mencolok adalah mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan petahana, dengan bantuan sosial pandemi Covid-19, yang dilaksanakan di masa tenang," papar Iim.

Indikasi kecurangan itu, tambah Iim, dalam aturan atau undang-undang sudah jelas tertera bahwa petahana atau incumbent selama enam bulan sebelum ditetapkan sebagai bupati dilarang mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan dirinya.

"Seperti mengeluarkan kebijakan program bantuan mengatasnamakan pemerintah daerah, mobilisasi ASN melalui sekda, kadis, kabid, camat dan kepala desa. Kami miris mencederai demokrasi dengan menghalalkan segala cara," ungkap Iim.

Iim mengungkapkan, masyarakat banyak diintimidasi dan dibodohi dengan bantuan atau program pemerintah daerah yang diarahkan bahwa bantuan tersebut berasal dari pasangan calon nomor urut dua atau petahana.

"Pada intinya ketika tuntutan kami tidak didengar, atau dipenuhi, akan melakukan proses yang sudah ada di undang-undang, yaitu proses hukum, sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kami memiliki bukti kuat yang A1, dan yakin perjuangan kami bisa terlaksana sesuai harapan," tegas Iim.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar