Yamaha

Gugatan Sengketa Pilkada Tasik di PTUN Bandung Dicabut

  Senin, 28 Desember 2020   Irpan Wahab Muslim
ilustrasi PTUN Bandung. (Ayobandung.com/Fichri Hakiim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memutuskan gugatan sengketa Pilkada Tasikmalaya atas tergugat KPU dan Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya serta pihak penggugat dari Forum Komunikasi Masyarakat Tasikmalaya (FKMT) Dani Safari Effendi dan kawan-kawan untuk dicabut, Senin (28/12/2020).

Keputusan tersebut diambil karena PTUN Bandung tidak mempunyai kewenangan dalam perkara sengketa hasil pilkada melainkan hanya menangani administrasi pemilu seperti daftar calon tetap (DCT) pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) sesuai domisili daerahnya.

AYO BACA : Lemkapi Apresiasi Program Polisi Sae Pisan Polresta Tasikmalaya

Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin menjelaskan, hasil dari persidangan sengketa pilkada di PTUN Bandung, yakni Ketua Pengadilan PTUN Andri Mosepa memutuskan bahwa PTUN Bandung tidak mempunyai kewenangan dalam sengketa pilkada.

"PTUN Bandung hanya menangani terkait administrasi Pemilu seperti DCT pilpres dan pileg sesuai daerahnya. Atas dasar tersebut ketua pengadilan menyarankan penggugat untuk mencabut gugatan atau diskor," terang Zamzam melalui sambungan telepon.

AYO BACA : Bawaslu Belum Tentukan Sikap Keluarkan Rekomendasi Diskualifikasi Petahana

Menurut Zamzam, pada akhirnya para penggugat dalam gugatan sengketa Pilkada Tasikmalaya memutuskan untuk mencabut gugatan dari PTUN Bandung.

"Dimana sidang dilaksanakan sebagai panggilan dari PTUN dalam sidang gugatan terkait penetapan pasangan calon yang dilakukan gugatan oleh FKMT," terang Zamzam.

Ditambahkan Zamzam, majelis hakim dalam persidangan tersebut menyatakan bahwa gugatan sengketa pilkada yang digugat oleh FKMT atau Dani Safari Effendi dan kawan-kawan dicabut sehingga persidangan tidak akan dilanjutkan.

Sementara itu, Ketua FKMT Dani Safari Effendi mengungkapkan, karena gugatan sengketa pilkada yang dilayangkan pihaknya tersebut bukan ranah PTUN Bandung.

"Maka kita cabut gugatan sengketa Pilkada per tanggal 17 Desember 2020 di PTUN Bandung. Kemudian atas dasar petunjuk Hakim Tun PTUN Bandung, gugatan sengketa Pilkada bisa dilaksanakan dan didaftarkan di PTUN Jakarta. Maka hari ini pun langsung kita daftarkan lagi di PTUN Jakarta. Jadi hanya salah tempat saja gugatannya," ungkap Dani.

AYO BACA : Warga Berdomisili di Daerah Tertutup Wajib Tunjukan KTP Jika Mau Masuk

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar