Yamaha

KPU akan Taati Aturan, Bahas Rekomendasi Bawaslu dalam 7 Hari

  Kamis, 31 Desember 2020   Irpan Wahab Muslim
Ilustrasi pilkada. (Ayobandung.com)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya diberikan waktu tujuh hari ke depan dalam mengkaji dan meneliti berkas dugaan pelanggaran administrasi calon bupati petahana Ade Sugianto yang direkomendasikan Bawaslu.

Tenggat waktu tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) yang berbunyi saat Bawaslu memberikan rekomendasi ke KPU, maka KPU harus ditindaklanjuti selama 7 hari ke depan. Jika tidak terpenuhi, Bawaslu berhak memberikan sanksi teguran.

Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Jajang Jamaludin mengatakan, KPU sudah menerima berkas dugaan pelanggaran administrasi calon petahana dari rekomendasi Bawaslu.

“Sesuai Perbawaslu kita diberikan waktu selama tujuh hari untuk menindaklanjutinya dengan mengkaji dan meneliti berkas tersebut,” ujar Jajang, Kamis (31/12/2020).

Ditambahkan Jajang, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 pada pasal 140 ayat 1, KPU diberikan waktu selama tujuh hari untuk melakukan penelitian dan pengkajian.

Selain itu dalam PKPU Nomor 13 tahun 2014 dan PKPU Nomor 25 tahun 2013, dalam meneliti dan menganalisis berkas rekomendasi Bawaslu, KPU dianjurkan untuk melakukan konsultasi satu tingkat ke atas atau dalam hal ini ke KPU Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Dihubungi terpisah, Koordinator Divisi (Koordiv) Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Khoerun Nasichin menjelaskan, selama tujuh hari ke depan KPU diberikan waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi dari Bawaslu sesuai Perbawaslu.

Jika tidak ditindaklanjuti, kata Khoerun, Bawaslu akan mengeluarkan teguran tertulis kepada KPU, ketika dalam tujuh hari tidak ada tanggapan. Hasil kajian
dan penelitiannya sendiri KPU mempunyai mekanisme tersendiri, pastinya hasilnya nanti disampaikan lewat pleno KPU.

“Ya diharapkan sesuai waktu itu, ketika tidak diindahkan dalam tujuh hari ada peringatan tertulis, sanksinya dimusyawarahkan rapat pimpinan Bawaslu, kewenangan kami sebatas itu yang diatur Perbawaslu. Jadi biarkan KPU bekerja sesuai fakta dan keputusannya seperti apa,” ujarnya.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar