Yamaha

Ridwan Kamil: Divaksin Covid-19 Wajib, Bela Negara

  Rabu, 06 Januari 2021   Nur Khansa Ranawati
Gubenur Jawa Barat Ridwan Kamil meninjau ketersediaan vaksin Covid-19 di Gudang Logistik Material Penanganan Covid-19 Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kopo BizPark, Jalan Kopo, Kota Bandung, Rabu (6/1/2021). Menurut dia, vaksinasi Covid-19 adalah kewajiban warga negara.

BANDUNG, AYOTASIK.COM -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menegaskan bahwa vaksinasi Covid-19 bersifat wajib bagi warga negara yang telah terdaftar untuk melakukan vaksinasi. Dia menyebutkan, hal tersebut merupakan bagian dari bela negara di tengah situasi pandemi.

"Presiden menyampaikan bahwa divaksin itu adalah kewajiban warga negara. Bukan hak, bukan pilihan. Barang siapa sudah ditunjuk untuk ikut vaksin, tidak boleh menolak," ungkap Ridwan Kamil selepas meninjau gudang penyimpanan vaksin di Bizpark Kopo, Kota Bandung, Rabu (6/1/2021).

AYO BACA : Gelombang Pertama, Kota Tasik Dapat Jatah Vaksin Sebanyak 5.906 Dosis

Dia mengatakan, hal tersebut menjadi wajib karena orang yang menolak vaksin akan membahayakan kesehatan orang di sekitarnya. Melakukan vaksinasi Covid-19 di tengah situasi pandemi disebut sebagai salah satu bentuk bela negara.

"Kalau menolak akan membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kepada seluruh warga yang memang dapat jatah vaksin, mari kita bela negara dengan ikut serta sesuai arahan pemerintah. Dengan menjadi peserta vaksin untuk meyelamatkan lingkungan sekitar," paparnya.

AYO BACA : Abu Bakar Ba'asyir Bebas, Begini Respons Pengamat Terorisme

Untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya vaksinasi Covid-19, dia mengatakan Presiden RI dan para kepala daerah akan mendapat vaksin terlebih dahulu. Hal tersebut akan diikuti oleh vaksinasi tahap pertama untuk para tenaga kesehatan di berbagai daerah.

"Pemvaksinan ditunjukan keteladanannya oleh para pemimpin. Pertama yang akan divaksin pak presiden, sehari kemudian para gubernur dan para kepala daerah, walikota dan bupati," ungkapnya.

"Khusus Jabar, karena saya sudah jadi relawan vaksin maka saya tidak bisa ikut divaksin. Nanti bapak wakil gubernur bersama tokoh agama dan tokoh masyarakat adalah orang-orang pertama yang akan diberi vaksin," jelasnya.

Adapun untuk Jabar, vaksinasi tahap pertama akan menyasar sekitar 45 ribu tenaga kesehatan. Dia berharap tidak ada nakes yang menolak vaksinasi tersebut. Saat ini, para nakes yang masuk pada penerima vaksin tahap I di Jabar telah mendapat SMS notifikasi.

"Kita harap tidak ada, karena pak presiden sampaikan ini kewajiban dari warga negara dan berdasarkan UU No.4 tahun 1984 soal wabah dan penyakit menular. Itu yang menjadi dasar hukum kenapa yang sudah terdaftar tidak boleh menolak," jelasnya.

AYO BACA : Jumlah Daerah Zona Merah Covid-19 di Indonesia Turun, Zona Kuning Meningkat

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar