Yamaha

Tak Kunjung Batalkan Pencalonan Ade Sugianto, KPU Tasik Bakal Dilaporkan ke DKPP

  Kamis, 07 Januari 2021   Heru Rukanda
Kubu pasangan calon nomor 4 Iwan0Iip saat konferensi pers di Rumah Kemuning, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Kamis (7/1/2021). (Ayotasik.com/Heru Rukanda)

TAWANG, AYOTASIK.COM -- Kuasa hukum kubu pasangan calon kepala daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor urut 4 Iwan Saputra-Iip Miftahul Paos (WANI), akan melapor ke Dewan Kehomatan Penyelenggaran Pemilu (DKPP) terkait belum bersikapnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya atas rekomendasi Bawaslu soal pembatalan calon yang diduga melakukan pelanggaran.

Perwakilan kuasa hukum WANI, Daddy Hartadi mengatakan, KPU Kabupaten Tasikmalaya tidak mematuhi rekomendasi bawaslu hingga lewat 7 hari merupakan sebuah bentuk dugaan pelanggan kode etik.

"Hari ini juga kami akan melaporkan KPU ke DKPP,” ujar Daddy saat jumpa pers di Rumah Kemuning, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, Kamis (7/1/2021).

Menurutnya, sejak sepekan lalu Bawaslu telah melayangkan surat rekomendasi ke KPU terkait laporan dugaan pelanggaran pilkada. Pada 26 Desember 2020, Bawaslu sudah menangani laporan dan diputuskan telah terbukti dugaan pelanggarannya hingga merekomendasikan ke KPU untuk menjalankannya.

AYO BACA : 3 Kali Zona Merah, Penanganan Covid-19 di Kota Tasik Disinggung Bagus

“Laporan kami terkait keputusan KPU yang telah dimandatkan undang-undang berimplikasi pada pembatalan calon,” ucapnya.

Ia menuturkan, sebenarnya KPU tinggal menjalankan rekomendasi Bawaslu dalam waktu 7 hari  kalender sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Namun KPU berdalih bahwa batas waktu 7 hari sesuai hari kerja mengacu ke PKPU tahun 2013 sebelum ada Undang-undang (PP) Nomor 1 Tahun 2015 ada perubahan jadi UU Nomor 10 Tahun 2016 sampai perubahan lagi jadi UU Nomor 6 Tahun 2020. Padahal di UU Pilkada batas waktunya 7 hari adalah hari kalender.

“Jadi 7 harinya itu sampai Rabu (6/1/2021) pukul 00.00 WIB. Namun, hingga Kamis (7/1/2021) KPU belum menjalankan rekomendasi Bawaslu,” tuturnya.

AYO BACA : Curah Hujan Tinggi, BPBD Kabupaten Tasikmalaya Prioritaskan Pencegahan Bencana

Lebih lanjut Daddy menjelaskan, pihaknya menuding KPU telah melanggar pedoman kode etik, di mana di dalamnya ada azas integritas dan prinsip akuntanbilitas.

"Jadi kami akan laporkan ke DKPP soal pelanggaran kode etik," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin hanya menjawab singkat terkait keputusan lembaganya menyikapi rekomendasi Bawaslu.

Pihaknya mengaku masih melakukan proses terkait apakah akan dijalankan atau ditolaknya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya tentang putusan calon petahana Ade Sugianto, telah melanggar Pasal 71 Ayat 3 dengan Sanksi Pasal 71 Ayat 5 pembatalan calon pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016.

"Masih Proses," jawabnya singkat saat dihubungi wartawan, Kamis (7/1/2021).

AYO BACA : Gubernur Jabar: Ikut Vaksinasi Sama dengan Kontribusi Bela Negara

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar