Yamaha

KPU Tidak Temukan Bukti Kuat Petahana Langgar Administrasi

  Senin, 11 Januari 2021   Irpan Wahab Muslim
Ade Sugianto. (Ayotasik.com/Irpan Wahab Muslim)

SINGAPARNA, AYOTASIK.COM -- KPU Kabupaten Tasikmalaya secara resmi menyampaikan jawaban atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya terkait dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan calon bupati nomor urut 2 Ade Sugianto pada Pilkada serentak 9 Desember 2020 lalu.

Jawaban KPU yang disiarkan secara virtual melalui Zoom Meeting itu dirangkum dalam tiga poin yaitu laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan yang diajukan oleh pelapor atas nama Iwan Saputra diajukan melewati tenggang waktu, sehingga terhadap laporan tersebut tidak dapat diterima.

Poin kedua, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan tersebut diajukan oleh pelapor atas nama Iwan Saputra setelah tahap penetapan rekapitulasi perolehan suara oleh KPU Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 16 Desember 2020.

Sehingga hal tersebut merupakan ranah yang berkaitan dengan penyelesaian perselisihan (sengketa) hasil pemilihan yang merupakan ruang kewenangan absolut dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memeriksa dan mengadilinya.

Poin ketiga, tidak terdapat argumentasi yang cukup kuat yang menjelaskan bahwa program dalam instruksi bupati dan surat edaran tentang percepatan sertifikasi tanah wakaf  merupakan murni kebijakan bupati karena bersifat regeling atau peraturan bukan beschikking atau keputusan.

Poin keempat, tidak terdapat bukti-bukti yang cukup kuat dan meyakinkan adanya keuntungan yang diperoleh calon bupati petahana yang berpasangan dengan calon wakil bupati Cecep Nurul Yakin tersebut lewat kebijakan bupati dalam bentuk surat edaran dan intruksi bupati sehingga unsur pelanggaran Pasal 71 ayat (3) tidak terbukti.

"Bahwa berdasarkan hasil kajian sebagaimana terurai diatas, dengan ini KPU Kabupaten Tasikmalaya memutuskan bahwa perkara dugaan pelanggaran pasal 71 ayat (3) Undang-Undang No. 10 tahun 2016 yang dilakukan oleh Calon Bupati (Petahana) Nomor urut 2 atas nama H. Ade Sugianto, tidak terbukti," kata Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya Zamzam Zamaludin, Senin (11/1/2021).

Zamzam menambahkan, sejak menerima  surat dari Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 046/K.BAWASLU.JB18/PM.00.02/XII/2020 tertanggal 30 Desember 2020, perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi, KPU Kabupaten Tasikmalaya telah melakukan pencermatan, penelitian, dan pengkajian guna menindaklanjuti surat dari Bawaslu tersebut.

Dalam melakukan pengkajian tersebut terang Zamzam, KPU berpegang pada norma hukum pemilihan yang mengatur mengenai tugas dan tanggung jawab KPU, yaitu Undang-Undang (UU) nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU nomor 6 tahun 2020 (UU Pilkada) dan Peraturan KPU Nomor 25 tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2014.

Selain itu  KPU Kabupaten Tasikmalaya juga telah melakukan koordinasi dan konsultasi dengan KPU Provinsi Jawa Barat dan KPU RI. "Kami juga melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon dan pihak-pihak lain yang diperlukan, serta meminta keterangan para ahli," ucap Zamzam.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar